;
Tampilkan postingan dengan label Sejarah Indonesia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sejarah Indonesia. Tampilkan semua postingan

Marhaenisme


Kebanyakan dari kita telah paham tentang sejarah kolonialisme yang terjadi pada bangsa ini, yakni penjajahan yang begitu lama dilakukan oleh Belanda terhadap Bangsa kita tercinta ini. Dari berbagai kejadian yang dialami bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah banyak melahirkan konsep metode perjuangan, yang salah satunya yakni Marhaenisme yang digagas oleh Bung Karno  Konsep pada tahun 1927. Konsep ini muncul sebagai antithesa terhadap thesa kolonialisme yang membelenggu rakyat Indonesia pada waktu itu.

Banyak hal yang harus kita pelajari dan diamalkan tentang marhaenisme, marhaen, dan marhaenis. Marhaenisme merupakan asas yang menghendaki susunan mayarakat dan negara yang di dalam segala halnya menyelamatkan kaum Marhaen ( rakyat Indonesia yang dimiskinkan oleh Kapitalisme yang di Indonesia menjelma menjadi Kolonialisme waktu itu ).

Marhaen diambil dari nama seorang petani yang ditemui Soekarno. Ia adalah seorang petani dari Bandung selatan. Marhaen digunakan untuk menggambarkan kelompok masyarakat Indonesia yang menderita/sengsara bukan karena kemalasan atau kebodohannya, akan tetapi sengsara atau disengsarakan oleh sistem kapitalisme-kolonialisme. Marhaen merupakan jelmaan setiap rakyat Indonesia yang melarat atau yang lebih tepat yang telah dimelaratkan oleh sistem kapitalisme dan kolonialisme. Kaum Marhaen terdiri dari tiga unsur, yaitu: kaum proletar (buruh), kaum petani melarat, dan kaum melarat Indonesia lainnya.

Kalau Marhaenis merupakan setiap pejuang dan setiap patriot bangsa yang menghimpun berjuta-juta kaum Marhaen dan bersama-sama massa Marhaen itu hendaknya menumbangkan kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Mereka bersama-sama kaum Marhaen bekerja keras membangun negara dan bangsa yang kuat, bahagia, sentosa, adil dan makmur.

Sedangkan Kaum Marhaen disini adalah rakyat jelata yang merupakan bagian terbesar dalam masyarakat manapun juga. Mereka mengalami penindasan secara ekonomi selama puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun oleh tindakan golongan yang lebih kuat atau sedang berkuasa, ini dalam konteks penjajahan belanda waktu itu. Mereka menderita bukan hanya penindasan oleh golongan yang berkuasa tetapi juga karena kebodohan, kurang pengertian, dan kurang kesadaran. Karena kebodohan dan kurang kesadaran inilah penindasan berlangsung terus-menerus. Mereka menderita karena sistem feodal, imperialime, kolonialisme, atau kapitalisme.

Marhaenisme mempunyai tujuan perjuangan, dalam hal ini termaktub dalam asas Sosio Nasionalisme yaitu menciptakan Masyarakat marhaenis atau masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sosio Nasionalisme bukanlah konsep chauvinism, bukanlah berifat kedaerahan tertentu, tidaklah konsep sebuah etnis atau golongan saja.

Azas yang kedua dalam Marhaenisme adalah Sosio Demokrasi, hal ini mengandung dua konsep besar yaitu Demokrasi politik dan Demokrasi Ekonomi. Demokrasi politik menginginkan kedaulatan politik sebuah Negara, tidak menjadi Negara boneka oleh Negara yang kuat dan adidaya. Begitupun juga tentang ekonomi sebuah Negara, konsep ini menekankan pada kemandirian bangsa Indonesia secara ekonomi.

Ketiga, yakni Ketuhanan, azas yang terakhir ini bisa kita baca bahwa Negara Indonesia memiliki adalah bangsa yang memiliki kerpercayaan terhadap tuhan atau dengan kata lain Negara yang rakyatnya beragama, bangsa Indonesia bukan Negara milik salah satu agama saja, akantetapi masyarakat yang berdiam di Negara ini semua beragama.

Sebagai langkah perjuangan marhaenisme di masa sekarang, dimana masyarakat sudah berubah, kapitalisme sudah berevolusi sedemikian rupa, maka kita bisa membaca dengan marhaenisme sesuai dengan keadaaan tanpa menghilangkan tujuan akhir negara Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
| | 0 komentar Read More...

Revolusi Indonesia

Oleh Hendri ANsori
Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan merupakan unsure yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Semua usaha yang tidak menetu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk tatanan social yang lebih adil tampaknya akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah perang dunia II. Untuk yang pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia, segala sesuatu yang serba paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang. 

Prolog 
Tidaklah mengherankan apabila hasilnya bukanlah muncul suatu bangsa yang baru yang serasi namun suatu pertarungan sengit diantara individu-individu dan kekuatan-kekuatan social yang bertentangan. Akantetapi pada masa setelah itu merupakan zaman yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia, bahwa hak Indonesia akan kemerdekaannya ditunjukkan oleh pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan atas nama revolusi menjadi suatu fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri.

Suatu Pencapaian Kemerdekaan

Pemerintahan pusat Republik di Jakarta pada akhir Agustus 1945. pemerintah ini menyetujui konstitusi yang telah dirancang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebelum menyerang Jepang. Soekarno diangkat sebagai Presiden (1945-67) dan Hatta sebagai Wakil Presiden (1945-56). Para elit politik di Jakarta waktu itu merasa yakin bahwa hanya mereka yang dapat berurusan dengan pihak jepang. Seraya menantikan pemilihan umum, yang dalam kenyataannya baru diselenggarakan sepuluh tahun kemudian, maka ditunjuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI) untuk membantu Presiden, dan komite-komite nasional serupa akan dibentuk di tingkat Propinsi serta keresidenan. Suatu strukutur pemerintahan juga ditetapkan dengan mudah. Orang-orang Indonesia yang menjabat sebagai penasehat pemerintahan (sanyo) dan wakil residen diangkat sebagai pejabat republik.

Sementara itu, persiapan-persiapan pemerintahan tampak berjalan lancar di Jawa, namun terjadi perpecahan di kalangan kekuatan-kekuatan meliter Republik. Antara tanggal 18 dan 25 Agustus, Jepang yang ada di Jawa dan Sumatera membubarkan Peta/Giyugun dan Heiho.

Saat disiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang jauh dari Jakarta tidak mengetahui. Pada tanggal 22 Agustus, pihak Jepang akhirnya mengumumkan menyerahnya mereka, tetapi baru pada bulan September 1945 proklamasi diketahui di wilayah-wilayah lebih terpencil. Sesaat setelah hal itu diketahui, timbullah segera masalah kesetiaan. Keempat penguasa kerajaan yang ada di Jawa telah menyatakan dukungan mereka kepada republik pada awal bulan September. Akantetapi banyak raja-raja di luar Jawa tidak tertarik pada revolusi, karena semasa penjajahan didukung oleh Belanda.

Perlawanan Saat Datangnya Sekutu
Tibanya pihak sekutu guna menerima penyerahan Jepang, maka muncullah tantangantantangan serius yang pertama terhadap revolusi. Pada akhit Juni 1945, satuan-satuan komando kecil yang sebagian besar orang belanda dan beberapa perwira Inggris juga telah diterjunkan di Sumatera Utara. Dengan munculnya pasukan-pasukan sekutu, maka semaikin mengkatlah ketegangan-ketegangan di Jawa dan Sumatera. Pada bulan Oktober meletus pertempuran di jalan-jalan antara para pemuda republik dengan orang-orang belanda bekas tahanan, pasukan-pasukan colonial belanda (termasuk orang-orang ambon), orang-orang Cina, orang-orang Indo-Eropa, dan orang-orang Jepang.

Pada bulan Oktober 1945, pihak Jepang berusaha mendapatkan kembali kekuasaan di kota-kota besar maupun kecil di Jawa yang baru saja mereka setujui diambil alih oleh bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan dimulainya tahapan pertama dari peperangan. Pada tanggal 3 Oktober, polisi meliter Jepang (kenpeitai) membantai pemuda-pemuda Republik di Pekalongan. Pasukan-pasukan Jepang mendesak kaum republik sehingga keluar dari kota bandung pada tanggal 10 Oktober, seminggu kemudian , menyerahkan kota itu kepada inggris. Pada tanggal 14 Oktober, mereka mulai merebut kembali Semarang. Pihak republic disana membalas dendam dengan membunuh sedikitnya 130, dan mungkin 300, orang jepang yang ditawan. Pihak Inggris tiba di Semarang enam hari kemudian, ketika pihak Jepang sudah hamper berhasil merebut kekuasaan kota tersebut, dengan membawa korban tewas yang tidak sedikit baik dari pihak republik maupun dari pihak jepang. Pihak Inggri smemutuskan untuk mengungsikan para tawanan Indo-Eropa dan Eropa secepat mungkin dari wilayah pedalaman Jawa yang bergolak detasemen-detasemen berangkat ke magelang dan ambarawa untuk membebaskan mereka. Tapi mereka mendapatkan begitu banyak perlawanan dari pihak Republik dan serangan-serangan udara inggris pun dilakukan. Pada tangga 2 November Soekarno memerintahkan genjatan senjata atas permintaan Inggris , tetapi pada akhir bulan November, pertempuran telah berkobar lagi dan pihak Inggris mundur ke daerah pesisir.

Surabaya, Sejarah Kota Pahlawan
Surabaya menjadi ajang medan pertempuran yang paling hebat selama Revolusi, sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Panglima senior jepang disana, laksamana Madya Shibata Yaichiro, memihak Republik dan meminta pintu gudang persenjataan Jepang kepada orang-orang Indonesia. Ketika seorang kapten angkatan laut belanda tiba di Surabaya sebagai wakil sekutu yang pertama, Shibata menyerah kepadanya pada tanggal 3 Oktober dan sesudah itu, dengan mengakui kenyataan akan kekuasaan bangsa Indonesia atas kota itu, memerintahkan pasukannya supaya menyerahkan senjata mereka yang tersisa kepada rakyat Indonesia yang bertanggung jawab atas penyerahan senjata-senjata itu kepada pihak sekutu, yang tentu saja tidak akan pernah mereka lakukan. Soetomo, Seorang yang berapi-api dan yang lebih terkenal dengan sebutan Bung Tomo menggunakan radio setempat untuk menciptakan suasana semangat Revolusi yang fanatik ke seluruh penjuru kota.

Di kota yang sedang bergolak inilah kira-kira 6.000 pasukan Inggris yang terdiri atas serdadu-serdadu India tiba pada tanggal 25 Oktober untuk mengungsikan para tawanan. Dalam waktu 3 hari, pertempuranpun berkobar. Waktu itu ribuan rakyat Surabaya sudah membunuh sebagian banyak prajurit serta memukul mundur pasukan tersebut, dan dalam keadaan siap menyapu bersih mereka. Pihak Inggris mendatangkan Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin. Dan pada tanggal 30 Oktober, ditetapkanlah suatu genjatan senjata. Akantetapi, pertempuran meletus lagi dan panglima pasukan Inngris setempat, Brigadir Jendral A.W.S. Mallaby, terbunuh dalam pertempuran tersebut. Selama masa tenang berikutnya dalam pertempuran tersebut, pihak Inggris mendatangkan bala bantuan. Pada tanggal 10 November subuh, hari yang kini diperingati sebagai hari pahlawan, pasukan Inggris memulai suatu aksi pembersihan berdarah di seluruh pelosok kota di bawah penegboman dari udara dan laut, hamper separuh kota berhasil dikuasai oleh pihak Inggris dalam waktu tiga hari, tetapi pertempuran baru berakhir tiga minggu kemudian. Sedikitnya enam (6) ribu rakyat Indonesia gugur dan ribuan lainnya meninggalkan kota yang hancur.

Pihak Republik banyak kehilangan tenaga manusia dan senjata dalam pertempuran Surabaya, tetapi perlawanan mereka yang bersifat pengorbanan tersebut telah menciptakan lambang dan pekik persatuan demi Revolusi. Pertempuran Surabaya merupakan titik balik bagi belanda, Karena peristiwa itu telah mengejutkan kebanyakan dari mereka dalam menghadapi kenyataan. Banyak dari mereka telah benar-benar merasa yakin bahwa Republik hanya mewakili segerombolan kolaborator yang tidak mendapat dukungan rakyat. Tapi dengan fakta pertempuran di Surabaya, tak seorangpun pengamat yang serius dapat mempertahankan lagi anggapan seperti itu.

Masih Membahas Perlawanan Kemerdekaan
Pada bulan November dan Desember 1945, Revolusi di daerah pedesaan memasuki suatu tahapan yang lazim dikenal sebagai Revolusi Sosial. Akantetapi dalam hal beberapa kasus, kelas social yang rendah jarang menumbangkan kelas social yang dominant. Kebanyakan revolusi social diakibatkan oleh pertentangan antara elit-elit alternative, kelompok-kelompok kesukuan dan kemasyarakatan atau antargenerasi.

Ketegangan social di wilayah pesisir utara jawa mencapai puncaknya pada bulan desember 1945. di tiga kabupaten, yaitu bribes, pemalang, dan tegal, yang ketiga-tiganya merupakan keresidenan pekalongan terjadi apa yang dikenal denga istilah ‘peristiwa tiga daerah’. Protes social kaum tani dan keinginan untuk membalas ketertindasan yang dialami selama masa pendudukan Jepang. pada awal oktober terjadi aksi-aksi menentang kepala desa sudah berlangsung yang diprakarsai oleh para aktivis muda dari masyarakat islam tradisional dan kaum komunis. Serta terjadi berbagai perlawanan di daerah-daerah seluruh Republik baik dari kalangan petani, buruh, maupun dari kalangan islam dan abangan untuk mencapai suatu tatanan sosial.

Usai Suatu Perlawanan
Pada saat perngatan hari ulang tahun proklamasi yang kelima pada tanggal 17 Agustus yang 1950, semua struktur konstitusional semasa tahun-tahun revolusi secara resmi dihapuskan. Republic Indonesia Serikat, dengan Republik Indonesia sebagai Unsur didalamnya, serta Negara-negara sumatera Timur dan Indonesia Timur digantikan oeh Republik Indonesia.

Revolusi secara politik telah usai, masih tetap ada banyak persoalan, tetapi tahun-tahun Revolusi sudah banyak menyelesaikan masalah. Cukup sebagai alasan untuk berpendapat bahwa Indonesia tidak akan menjadi Negara Federal, Negara Islam, atau Negara Komunis, ataupun terutama sekali suatu jajahan Belanda. Akatetapi tahun-tahun yang akan datang akan menunjukkan ketidak jelasan apa implikasi social dari kemerdekaan terhadap banyak masalah sosial, agama, kemasyarakatan, kesukuan, kebudayaan, dan ekonomi yang masih tetap ada. Akantetapi Indonesia merdeka, setidak-tidaknya mulai saat itu dalam pengertian hukum internasional

Penutup
Demikian sedikit tulisan yang diambil dari berbagai referensi tentang sejarah Indonesia, Artikel ini khusus saya tulis sebagai penghargaan saya terhadap ulang tahun Republik ini yang ke 65, 17 Agustus 2010. tulisan ini hanya bagian umum dari sejarah Revolusi Indonesia, baik konteks perlawanan, kota dan daerah, maupun tokoh-tokohnya. Kalau semisal tulisan ini berisi seluruh (perlawanan, kota atau daerah, tokoh) yang terlibat dalam sejarah ini, maka namanya bukan lagi artikel tetapi sudah menjadi buku yang saya jilid dan sudah saya komersilkan. ‘saya cuman bercanda’. Terima kasih..

Referensi
M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004
Ir. Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi
| | 1 komentar Read More...

Sejarah Kekuasaan Kerajaan Aceh

Oleh Hendri Ansori
Pada awal abad ke XVII, untuk beberapa waktu lamanya, Aceh muncul sebagai Negara yang paling kuat, makmur dan beradab di kawasan tersebut. Saat kedatangan orang-orang Portugis di Malaka, Di seberang selat tersebut, Aceh sedang tumbuh sebagai Negara yang kuat. Sultan pertama kerajaan yang sedang tumbuh ini adalah Ali Mughayat Syah (m. 1514-30). Selama masa pemerintahannya, sebagian besar komunitas dagang Asia yang bubar karena direbutnya Malaka oleh Portugis menetap di Aceh.

Pada tahun 1520, Ali Mughayat Syah memulai serangan-serangannya. Pada tahun itu dia berhasil merebut daya yang terletak di pantai barat Sumatera di bagian utara. Pada tahun 1524, dia merebut Pedir dan Pasaisetelah berhasil mengusir Portugis. Stelah itu menyerang Aru dimana selanjutnya daerah tersebut menjadi medan perang antara Aceh dan Johor, dan baru pada tahun 1613 akhirnya Sultan Iskandar Muda dari Aceh merebut daerah itu.

Putra tertua Ali Mughayat Syah yang menjadi penggantinya Salahuddin , dianggap seorang penguas yang lebih lemah. Pada tahun 1537, suatu serangan yang dilancarkan oleh pihak Aceh mengalami kegagalan dan kira-kira pada masa itulah Salahuddin diturunkan melalui sebuah kudeta.

Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar adalah salah satu dari prajurit-prahurit Aceh yang terbesar. Dia dipercayai telah menyerang rakyat batak di sebelah selatan Aceh pada tahun 1539 setelah penguasa daerah itu menolak memeluk agama Islam. Sebenarnya beralihnya kelompok-kelompok masyarakat batak ke dalam agama Islam dan Kristen dimulai pada abad XIX. Sesudah itu dia menyerang Aru, tetapi berhasil dipukul mundur oleh kerajaan Johor , dan Johor menguasai Aru selama 24 tahun berikutnya. Alauddin al-kahar dikenang dalam tradisi Aceh bukan hanya sebagai raja pejuang saja, melainkan juga sebagai penguasa yang melembagakan pembagian masyarakat Aceh menjadi kelompok-kelompok garis keturunan adminstrasi (kaum atau sukee).

Pada awal abad ke XVII, penguasa yang terbesar diantara penguasa-penguasa Aceh mendudki singgasana. Dalam waktu singkat, Sultan Iskandar Muda (1607-36) membentuk Aceh sebagai Negara yang paling kuat di Nusantara bagian barat. Dia mampu mengendalikan kalangan elit Aceh (orang kuat) yang memberikan dukungan kepadanya. Dia juga menciptakan suatu kelompok bangsawan baru yang terdiri atas para ‘panglima perang’ (dalam bahasa melayu Hulubalang dan dalam bahasa Aceh uleebalang); mereka menguasai daerah-daerah berdasarkan hak milik feodal. Setelah Iskandar Muda, tahta di Aceh digantikan oleh putrinya dengan gelar Taj ul-Alam (m. 1641-75), dan mengadakan perjanjian dengan Johor yang menyebutkan mulai saat itu masing-masing pihak akan memikirkan urusannya sendiri. Mulai saat itu, Johor berkembang menjadi Negara yang sangat makmur dan mempunyai pengaruh sangat besar, karena pada tahun 1641 bukan hanya ancaman dari Aceh saja yang hilang, melainkan juga Portugis berhasil diusir dari Johor dan VOC dari Malaka.

Aceh memasuki masa perpecahan di dalam negeri yang panjang, dan Negara ini tidak lagi menjadi kekuatan yang penting di luar ujung Sumatera. Empat orang ratu memerintah negeri ini antara tahun 1641 dan 1699, dan kekuasaan raja mulai terbatas hanya di ibu kota Negara saja. Para uleebalang berubah menjadi penguasa yang turun-temurun di wilayah-wilayah yang terpencil, dan para pemimpin keagamaan (Imam atau Ulama) muncul sebagai sebuah kekuatan yang menjanjikan. Kesultanan menjadi sebuah lembaga simbolis yang lemah. Sejak tahun 1699 hingga 1838, Negara ini diperintah oleh sebelas orang sultan yang hamper tidak berarti sama sekali, termasuk tiga orang berkebangsaan Arab (1699-1726), dua orang Melayu (keduanya memerintah dalam tahun 1726), dan enam orang Bugis (1727-1838).
| | 1 komentar Read More...

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Oleh Hendri Ansori
Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau "Dokuritsu Junbi Cosakai", berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.

Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.

Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong.

Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan.

Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Peristiwa Rengasdengklok

Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, Sukarni, dan Wikana --yang konon kabarnya terbakar gelora heroismenya setelah berdiskusi dengan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka --yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Bersama Shodanco Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain, mereka membawa Soekarno (bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan) dan Hatta, ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Tujuannya adalah agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya.

Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu - buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang kerumah masing-masing. Mengingat bahwa hotel Des Indes (sekarang kompleks pertokoan di Harmoni) tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam, maka tawaran Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya (sekarang gedung museum perumusan teks proklamasi) sebagai tempat rapat PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia.

Pertemuan Soekarno/Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda

Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke XVI (Angkatan Darat) yang menjadi Kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda tidak mau menerima Sukarno-Hatta yang diantar oleh Maeda Tadashi dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokio bahwa Jepang harus menjaga status quo, tidak dapat memberi ijin untuk mempersiapkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh Sekutu. Akhirnya Sukarno-Hatta meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tau. Melihat perdebatan yang panas itu Maeda dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokio dan dia mengetahui sebagai perwira penghubung Angkatan Laut (Kaigun) di daerah Angkatan Darat (Rikugun) dia tidak punya wewenang memutuskan.

Setelah dari rumah Nishimura, Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1) diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks Proklamasi. Setelah menyapa Sukarno-Hatta yang ditinggalkan berdebat dengan Nishimura, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sudiro (Mbah) dan Sayuti Melik. Myoshi yang setengah mabuk duduk di kursi belakang mendengarkan penyusunan teks tersebut tetapi kemudian ada kalimat dari Shigetada Nishijima seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarankan agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal ini Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti "transfer of power". Bung Hatta, Subardjo, B.M Diah, Sukarni, Sudiro dan Sajuti Malik tidak ada yang membenarkan klaim Nishijima tetapi di beberapa kalangan klaim Nishijima masih didengungkan.

Setelah konsep selesai disepakati, Sajuti menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman, milik Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler.[2] Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di Lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56[3] (sekarang Jl. Proklamasi no. 1).

Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi
Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.

Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.

Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.

Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
| | 0 komentar Read More...

Revolusi Indonesia

Dalam Konteks Sejarah Perlawanan
Oleh Hendri Ansori
Prolog
Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan merupakan unsure yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Semua usaha yang tidak menetu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk tatanan social yang lebih adil tampaknya akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah perang dunia II. Untuk yang pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia, segala sesuatu yang serba
paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang. Tidaklah mengherankan apabila hasilnya bukanlah muncul suatu bangsa yang baru yang serasi namun suatu pertarungan sengit diantara individu-individu dan kekuatan-kekuatan social yang bertentangan. Akantetapi pada masa setelah itu merupakan zaman yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia, bahwa hak Indonesia akan kemerdekaannya ditunjukkan oleh pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan atas nama revolusi menjadi suatu fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri.

Suatu Pencapaian Kemerdekaan
Pemerintahan pusat Republik di Jakarta pada akhir Agustus 1945. pemerintah ini menyetujui konstitusi yang telah dirancang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebelum menyerang Jepang. Soekarno diangkat sebagai Presiden (1945-67) dan Hatta sebagai Wakil Presiden (1945-56). Para elit politik di Jakarta waktu itu merasa yakin bahwa hanya mereka yang dapat berurusan dengan pihak jepang. Seraya menantikan pemilihan umum, yang dalam kenyataannya baru diselenggarakan sepuluh tahun kemudian, maka ditunjuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI) untuk membantu Presiden, dan komite-komite nasional serupa akan dibentuk di tingkat Propinsi serta keresidenan. Suatu strukutur pemerintahan juga ditetapkan dengan mudah. Orang-orang Indonesia yang menjabat sebagai penasehat pemerintahan (sanyo) dan wakil residen diangkat sebagai pejabat republik.

Sementara itu, persiapan-persiapan pemerintahan tampak berjalan lancar di Jawa, namun terjadi perpecahan di kalangan kekuatan-kekuatan meliter Republik. Antara tanggal 18 dan 25 Agustus, Jepang yang ada di Jawa dan Sumatera membubarkan Peta/Giyugun dan Heiho.

Saat disiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang jauh dari Jakarta tidak mengetahui. Pada tanggal 22 Agustus, pihak Jepang akhirnya mengumumkan menyerahnya mereka, tetapi baru pada bulan September 1945 proklamasi diketahui di wilayah-wilayah lebih terpencil. Sesaat setelah hal itu diketahui, timbullah segera masalah kesetiaan. Keempat penguasa kerajaan yang ada di Jawa telah menyatakan dukungan mereka kepada republik pada awal bulan September. Akantetapi banyak raja-raja di luar Jawa tidak tertarik pada revolusi, karena semasa penjajahan didukung oleh Belanda.

Perlawanan Saat Datangnya Sekutu
Tibanya pihak sekutu guna menerima penyerahan Jepang, maka muncullah tantangantantangan serius yang pertama terhadap revolusi. Pada akhit Juni 1945, satuan-satuan komando kecil yang sebagian besar orang belanda dan beberapa perwira Inggris juga telah diterjunkan di Sumatera Utara. Dengan munculnya pasukan-pasukan sekutu, maka semaikin mengkatlah ketegangan-ketegangan di Jawa dan Sumatera. Pada bulan Oktober meletus pertempuran di jalan-jalan antara para pemuda republik dengan orang-orang belanda bekas tahanan, pasukan-pasukan colonial belanda (termasuk orang-orang ambon), orang-orang Cina, orang-orang Indo-Eropa, dan orang-orang Jepang.

Pada bulan Oktober 1945, pihak Jepang berusaha mendapatkan kembali kekuasaan di kota-kota besar maupun kecil di Jawa yang baru saja mereka setujui diambil alih oleh bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan dimulainya tahapan pertama dari peperangan. Pada tanggal 3 Oktober, polisi meliter Jepang (kenpeitai) membantai pemuda-pemuda Republik di Pekalongan. Pasukan-pasukan Jepang mendesak kaum republik sehingga keluar dari kota bandung pada tanggal 10 Oktober, seminggu kemudian , menyerahkan kota itu kepada inggris. Pada tanggal 14 Oktober, mereka mulai merebut kembali Semarang. Pihak republic disana membalas dendam dengan membunuh sedikitnya 130, dan mungkin 300, orang jepang yang ditawan. Pihak Inggris tiba di Semarang enam hari kemudian, ketika pihak Jepang sudah hamper berhasil merebut kekuasaan kota tersebut, dengan membawa korban tewas yang tidak sedikit baik dari pihak republik maupun dari pihak jepang. Pihak Inggri smemutuskan untuk mengungsikan para tawanan Indo-Eropa dan Eropa secepat mungkin dari wilayah pedalaman Jawa yang bergolak detasemen-detasemen berangkat ke magelang dan ambarawa untuk membebaskan mereka. Tapi mereka mendapatkan begitu banyak perlawanan dari pihak Republik dan serangan-serangan udara inggris pun dilakukan. Pada tangga 2 November Soekarno memerintahkan genjatan senjata atas permintaan Inggris , tetapi pada akhir bulan November, pertempuran telah berkobar lagi dan pihak Inggris mundur ke daerah pesisir.

Surabaya, Sejarah Kota Pahlawan
Surabaya menjadi ajang medan pertempuran yang paling hebat selama Revolusi, sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Panglima senior jepang disana, laksamana Madya Shibata Yaichiro, memihak Republik dan meminta pintu gudang persenjataan Jepang kepada orang-orang Indonesia. Ketika seorang kapten angkatan laut belanda tiba di Surabaya sebagai wakil sekutu yang pertama, Shibata menyerah kepadanya pada tanggal 3 Oktober dan sesudah itu, dengan mengakui kenyataan akan kekuasaan bangsa Indonesia atas kota itu, memerintahkan pasukannya supaya menyerahkan senjata mereka yang tersisa kepada rakyat Indonesia yang bertanggung jawab atas penyerahan senjata-senjata itu kepada pihak sekutu, yang tentu saja tidak akan pernah mereka lakukan. Soetomo, Seorang yang berapi-api dan yang lebih terkenal dengan sebutan Bung Tomo menggunakan radio setempat untuk menciptakan suasana semangat Revolusi yang fanatik ke seluruh penjuru kota.

Di kota yang sedang bergolak inilah kira-kira 6.000 pasukan Inggris yang terdiri atas serdadu-serdadu India tiba pada tanggal 25 Oktober untuk mengungsikan para tawanan. Dalam waktu 3 hari, pertempuranpun berkobar. Waktu itu ribuan rakyat Surabaya sudah membunuh sebagian banyak prajurit serta memukul mundur pasukan tersebut, dan dalam keadaan siap menyapu bersih mereka. Pihak Inggris mendatangkan Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin. Dan pada tanggal 30 Oktober, ditetapkanlah suatu genjatan senjata. Akantetapi, pertempuran meletus lagi dan panglima pasukan Inngris setempat, Brigadir Jendral A.W.S. Mallaby, terbunuh dalam pertempuran tersebut. Selama masa tenang berikutnya dalam pertempuran tersebut, pihak Inggris mendatangkan bala bantuan. Pada tanggal 10 November subuh, hari yang kini diperingati sebagai hari pahlawan, pasukan Inggris memulai suatu aksi pembersihan berdarah di seluruh pelosok kota di bawah penegboman dari udara dan laut, hamper separuh kota berhasil dikuasai oleh pihak Inggris dalam waktu tiga hari, tetapi pertempuran baru berakhir tiga minggu kemudian. Sedikitnya enam (6) ribu rakyat Indonesia gugur dan ribuan lainnya meninggalkan kota yang hancur.

Pihak Republik banyak kehilangan tenaga manusia dan senjata dalam pertempuran Surabaya, tetapi perlawanan mereka yang bersifat pengorbanan tersebut telah menciptakan lambang dan pekik persatuan demi Revolusi. Pertempuran Surabaya merupakan titik balik bagi belanda, Karena peristiwa itu telah mengejutkan kebanyakan dari mereka dalam menghadapi kenyataan. Banyak dari mereka telah benar-benar merasa yakin bahwa Republik hanya mewakili segerombolan kolaborator yang tidak mendapat dukungan rakyat. Tapi dengan fakta pertempuran di Surabaya, tak seorangpun pengamat yang serius dapat mempertahankan lagi anggapan seperti itu.

Masih Membahas Perlawanan Kemerdekaan
Pada bulan November dan Desember 1945, Revolusi di daerah pedesaan memasuki suatu tahapan yang lazim dikenal sebagai Revolusi Sosial. Akantetapi dalam hal beberapa kasus, kelas social yang rendah jarang menumbangkan kelas social yang dominant. Kebanyakan revolusi social diakibatkan oleh pertentangan antara elit-elit alternative, kelompok-kelompok kesukuan dan kemasyarakatan atau antargenerasi.

Ketegangan social di wilayah pesisir utara jawa mencapai puncaknya pada bulan desember 1945. di tiga kabupaten, yaitu bribes, pemalang, dan tegal, yang ketiga-tiganya merupakan keresidenan pekalongan terjadi apa yang dikenal denga istilah ‘peristiwa tiga daerah’. Protes social kaum tani dan keinginan untuk membalas ketertindasan yang dialami selama masa pendudukan Jepang. pada awal oktober terjadi aksi-aksi menentang kepala desa sudah berlangsung yang diprakarsai oleh para aktivis muda dari masyarakat islam tradisional dan kaum komunis. Serta terjadi berbagai perlawanan di daerah-daerah seluruh Republik baik dari kalangan petani, buruh, maupun dari kalangan islam dan abangan untuk mencapai suatu tatanan sosial.

Usai Suatu Perlawanan
Pada saat perngatan hari ulang tahun proklamasi yang kelima pada tanggal 17 Agustus yang 1950, semua struktur konstitusional semasa tahun-tahun revolusi secara resmi dihapuskan. Republic Indonesia Serikat, dengan Republik Indonesia sebagai Unsur didalamnya, serta Negara-negara sumatera Timur dan Indonesia Timur digantikan oeh Republik Indonesia.

Revolusi secara politik telah usai, masih tetap ada banyak persoalan, tetapi tahun-tahun Revolusi sudah banyak menyelesaikan masalah. Cukup sebagai alasan untuk berpendapat bahwa Indonesia tidak akan menjadi Negara Federal, Negara Islam, atau Negara Komunis, ataupun terutama sekali suatu jajahan Belanda. Akatetapi tahun-tahun yang akan datang akan menunjukkan ketidak jelasan apa implikasi social dari kemerdekaan terhadap banyak masalah sosial, agama, kemasyarakatan, kesukuan, kebudayaan, dan ekonomi yang masih tetap ada. Akantetapi Indonesia merdeka, setidak-tidaknya mulai saat itu dalam pengertian hukum internasional

Penutup
Demikian sedikit tulisan yang diambil dari berbagai referensi tentang sejarah Indonesia, Artikel ini khusus saya tulis sebagai penghargaan saya terhadap ulang tahun Republik ini yang ke 65, 17 Agustus 2010. tulisan ini hanya bagian umum dari sejarah Revolusi Indonesia, baik konteks perlawanan, kota dan daerah, maupun tokoh-tokohnya. Kalau semisal tulisan ini berisi seluruh (perlawanan, kota atau daerah, tokoh) yang terlibat dalam sejarah ini, maka namanya bukan lagi artikel tetapi sudah menjadi buku yang saya jilid dan sudah saya komersilkan. ‘saya cuman bercanda’. Terima kasih..

Referensi
M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004
Ir. Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi
| | 2 komentar Read More...

Sejarah Kekuasaan Kerajaan Aceh

Oleh Hendri Ansori

Negara-negara baru yang menganut agam islam muncul di Indonesia ketika orang-orang eropa untuk pertama kalinya. Terdapat banyak bukti yang dapat digunakan untuk menyusun kembali sejarah mengenai tiga Negara : Aceh, Jawa, dan Sulawesi Selatan. Aceh terlibat secara mendalam dengan semenanjung Malaya, karena ada tiga Negara besar yang saling berkonfrontasi satu sama lain di nusantara bagian barat pada awal abad XVI: Aceh, Malaka Portugis, dan Johor. Pada awal abad ke XVII, untuk beberapa waktu lamanya, Aceh muncul sebagai Negara yang paling kuat, makmur dan beradab di kawasan tersebut.

Saat kedatangan orang-orang Portugis di Malaka, Di seberang selat tersebut, Aceh sedang tumbuh sebagai Negara yang kuat. Sultan pertama kerajaan yang sedang tumbuh ini adalah Ali Mughayat Syah (m. 1514-30).
Selama masa pemerintahannya, sebagian besar komunitas dagang Asia yang bubar karena direbutnya Malaka oleh Portugis menetap di Aceh.

Pada tahun 1520, Ali Mughayat Syah memulai serangan-serangannya. Pada tahun itu dia berhasil merebut daya yang terletak di pantai barat Sumatera di bagian utara. Pada tahun 1524, dia merebut Pedir dan Pasaisetelah berhasil mengusir Portugis. Stelah itu menyerang Aru dimana selanjutnya daerah tersebut menjadi medan perang antara Aceh dan Johor, dan baru pada tahun 1613 akhirnya Sultan Iskandar Muda dari Aceh merebut daerah itu.

Putra tertua Ali Mughayat Syah yang menjadi penggantinya Salahuddin , dianggap seorang penguas yang lebih lemah. Pada tahun 1537, suatu serangan yang dilancarkan oleh pihak Aceh mengalami kegagalan dan kira-kira pada masa itulah Salahuddin diturunkan melalui sebuah kudeta.

Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar adalah salah satu dari prajurit-prahurit Aceh yang terbesar. Dia dipercayai telah menyerang rakyat batak di sebelah selatan Aceh pada tahun 1539 setelah penguasa daerah itu menolak memeluk agama Islam. Sebenarnya beralihnya kelompok-kelompok masyarakat batak ke dalam agama Islam dan Kristen dimulai pada abad XIX. Sesudah itu dia menyerang Aru, tetapi berhasil dipukul mundur oleh kerajaan Johor , dan Johor menguasai Aru selama 24 tahun berikutnya. Alauddin al-kahar dikenang dalam tradisi Aceh bukan hanya sebagai raja pejuang saja, melainkan juga sebagai penguasa yang melembagakan pembagian masyarakat Aceh menjadi kelompok-kelompok garis keturunan adminstrasi (kaum atau sukee).

Pada awal abad ke XVII, penguasa yang terbesar diantara penguasa-penguasa Aceh mendudki singgasana. Dalam waktu singkat, Sultan Iskandar Muda (1607-36) membentuk Aceh sebagai Negara yang paling kuat di Nusantara bagian barat. Dia mampu mengendalikan kalangan elit Aceh (orang kuat) yang memberikan dukungan kepadanya. Dia juga menciptakan suatu kelompok bangsawan baru yang terdiri atas para ‘panglima perang’ (dalam bahasa melayu Hulubalang dan dalam bahasa Aceh uleebalang); mereka menguasai daerah-daerah berdasarkan hak milik feodal. Setelah Iskandar Muda, tahta di Aceh digantikan oleh putrinya dengan gelar Taj ul-Alam (m. 1641-75), dan mengadakan perjanjian dengan Johor yang menyebutkan mulai saat itu masing-masing pihak akan memikirkan urusannya sendiri. Mulai saat itu, Johor berkembang menjadi Negara yang sangat makmur dan mempunyai pengaruh sangat besar, karena pada tahun 1641 bukan hanya ancaman dari Aceh saja yang hilang, melainkan juga Portugis berhasil diusir dari Johor dan VOC dari Malaka.

Aceh memasuki masa perpecahan di dalam negeri yang panjang, dan Negara ini tidak lagi menjadi kekuatan yang penting di luar ujung Sumatera. Empat orang ratu memerintah negeri ini antara tahun 1641 dan 1699, dan kekuasaan raja mulai terbatas hanya di ibu kota Negara saja. Para uleebalang berubah menjadi penguasa yang turun-temurun di wilayah-wilayah yang terpencil, dan para pemimpin keagamaan (Imam atau Ulama) muncul sebagai sebuah kekuatan yang menjanjikan. Kesultanan menjadi sebuah lembaga simbolis yang lemah. Sejak tahun 1699 hingga 1838, Negara ini diperintah oleh sebelas orang sultan yang hamper tidak berarti sama sekali, termasuk tiga orang berkebangsaan Arab (1699-1726), dua orang Melayu (keduanya memerintah dalam tahun 1726), dan enam orang Bugis (1727-1838).
| | 2 komentar Read More...

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Oleh : Hendri Ansori
Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau "Dokuritsu Junbi Cosakai", berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945,
bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.

Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.

Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong.

Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan.

Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Peristiwa Rengasdengklok

Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, Sukarni, dan Wikana --yang konon kabarnya terbakar gelora heroismenya setelah berdiskusi dengan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka --yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Bersama Shodanco Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain, mereka membawa Soekarno (bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan) dan Hatta, ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Tujuannya adalah agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya.

Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu - buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang kerumah masing-masing. Mengingat bahwa hotel Des Indes (sekarang kompleks pertokoan di Harmoni) tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam, maka tawaran Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya (sekarang gedung museum perumusan teks proklamasi) sebagai tempat rapat PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia.

Pertemuan Soekarno/Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda

Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke XVI (Angkatan Darat) yang menjadi Kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda tidak mau menerima Sukarno-Hatta yang diantar oleh Maeda Tadashi dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokio bahwa Jepang harus menjaga status quo, tidak dapat memberi ijin untuk mempersiapkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh Sekutu. Akhirnya Sukarno-Hatta meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tau. Melihat perdebatan yang panas itu Maeda dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokio dan dia mengetahui sebagai perwira penghubung Angkatan Laut (Kaigun) di daerah Angkatan Darat (Rikugun) dia tidak punya wewenang memutuskan.

Setelah dari rumah Nishimura, Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1) diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks Proklamasi. Setelah menyapa Sukarno-Hatta yang ditinggalkan berdebat dengan Nishimura, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sudiro (Mbah) dan Sayuti Melik. Myoshi yang setengah mabuk duduk di kursi belakang mendengarkan penyusunan teks tersebut tetapi kemudian ada kalimat dari Shigetada Nishijima seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarankan agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal ini Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti "transfer of power". Bung Hatta, Subardjo, B.M Diah, Sukarni, Sudiro dan Sajuti Malik tidak ada yang membenarkan klaim Nishijima tetapi di beberapa kalangan klaim Nishijima masih didengungkan.

Setelah konsep selesai disepakati, Sajuti menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman, milik Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler.[2] Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di Lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56[3] (sekarang Jl. Proklamasi no. 1).

Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi

Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.

Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.

Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.

Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
| | 0 komentar Read More...

Kata Bung Karno "Marhaenisme"

AKU baru berumur 20 tahun ketika suatu ilham politik yang kuat menerangi pikiranku. Mula‐mula ia hanya berupa kuncup dari suatu pemikiran yang mengorek‐ngorek otakku, akan tetapi tidak lama kemudian ia menjadi landasan tempat pergerakan kami berdiri. Di kepulauan kami terdapat pekerjapekerja yang bahkan lebih miskin daripada tikus gereja dan dalam segi keuangan terlalu menyendihkan untuk bisa bangkit di bidang sosial, politik dan ekonomi. Sungguhpun demikian masing‐masing menjadi majikan sendiri. Mereka tidak terikat kepada siapapun. Dia menjadi kusir gerobak kudanya, dia menjadi pemilik dari kuda dan gerobak itu dan dia tidak mempekerjakan buruh lain. Dan terdapatlah nelayannelayan yang bekerja sendiri dengan alat‐alat —seperti tongkat kail, kailnya dan perahu— kepunyaan sendiri. Dan begitupun para petani yang menjadi pemilik tunggal dari sawahnya dan pemakai tunggal dari hasilnya. Orang‐orang semacam ini meliputi bagian terbanyak dari rakyat kami. Semua menjadi pemilik dari alat produksi mereka sendiri, jadi mereka bukanlah rakyat proletar. Mereka punya sifat yhas tersendiri.
Mereka tidak termasuk dalam salah satu bentuk penggolongan. Kalau begitu, apakah mereka ini sesungguhnya? Itulah yang menjadi renunganku berhari‐hari, bermalam‐malam dan berbulan‐bulan. Apakah sesungguhnya saudaraku bangsa Indonesia itu? Apakah namanya para pekerja yang demikian, yang oleh ahli ekonomi disebut dengan istilah “Penderita Minimum”? Di suatu pagi yang indah aku bangun dengan keinginan untuk tidak mengikuti kuliah, ini bukan tidak sering terjadi. Otakku sudah terlalu penuh dengan soal‐soal politik, sehingga tidak mungkin memusatkan perhatian pada studi.
Sementara mendayung sepeda tanpa tujuan —sambil berpikir— aku sampai di bagian selatan kota Bandung, suatu daerah pertanian yang padat dimana orang dapat menyaksikan para petani mengerjakan sawahnya yang kecil, yang masing‐masing luasnya kurang dari sepertiga hektar. Oleh karena beberapa hal perhatianku tertuju pada seorang petani yang sedang mencangkul tanah miliknya. Dia seorang diri.
Pakaiannya sudah lusuh. Gambaran yang khas ini kupandang sebagai perlambang daripada rakyatku. Aku berdiri disana sejenak memperhatikannya dengan diam. Karena orang Indonesia adalah bangsa yang ramah, maka aku mendekatinya. Aku bertanya dalam bahasa Sunda, “Siapa yang punya semua yang engkau kerjakan sekarang
ini?”.
Dia berkata kepadaku, “Saya, juragan.”
Aku bertanya lagi, “Apakah engkau memiliki tanah ini bersama‐sama dengan orang lain?”.
“0, tidak, gan. Saya sendiri yang punya.”
“Tanah ini kaubeli?”.
“Tidak. Warisan bapak kepada anak turun temurun.”
Ketika ia terus menggali, akupun mulai menggali ….. aku menggali secara mental. Pikiranku mulai
bekerja. Aku memikirkan teoriku. Dan semakin keras aku berpikir, tanyaku semakin bertubi‐tubi pula.
“Bagairnana dengan sekopmu? Sekop ini kecil, tapi apa ka’il kepunyaanmu juga?”
“Ya, gan”
“Dan cangkul?”
“Ya, gan.”
“Bajak?”
“Saya punya, gan.”
“Untuk siapa hasil yang kaukerjakan?”
“Untuk saya, gan.”
“Apakah cukup untuk kebutuhanmu?”
Ia mengangkat bahu sebagai membela diri. “Bagaimana sawah yang begini kecil bisa cukup untuk seorang
isteri dan empat orang anak?”
“Apakah ada yang dijual dari hasilmu?” tanyaku.
“Hasilnya sekedar cukup untuk makan kami. Tidak ada lebihnya untuk dijual.”
“Kau mempekerjakan orang lain?”
“Tidak, juragan. Saya tidak dapat membayarnya.”
“Apakah engkau pernah memburuh?”
“Tidak, gan. Saya harus membanting tulang, akan tetapi jerih payah saya semua untuk saya.”
Aku menunjuk ke sebuah pondok kecil, “Siapa yang punya rumah itu?”
“Itu gubuk saya, gan. Hanya gubuk kecil saja, tapi kepunyaan saya sendiri.”
“Jadi kalau begitu,” kataku sambil menyaring pikiranku sendiri ketika kami berbicara, “Semua ini engkau
punya?”
“Ya, gan.”
Kemudian aku menanyakan nama petani muda itu. Ia menyebut namanjy. “Marhaen.” Marhaen adalah nama yang biasa seperti Smith dan Jones. Disaat itu sinar ilham menggenangi otakku. Aku akan memakai nama itu untuk rnenamai semua orang Indonesia bernasib malang seperti itu! Semenjak itu kunamakan rakyatku rakyat Marhaen. Selanjutnya di hari itu aku mendayung sepeda berkeliling mengolah pengertianku yang baru. Aku memperlancarnya. Aku mempersiapkan kata‐kataku dengan hati‐hati. Dan malamnya aku memberikan indoktrinasi mengenai hal itu kepada kumpulan pemudaku. “Petani‐petani kita mengusahakan bidang tanah yang sangat kecil sekali.
Mereka adalah korban dari sistim feodal, dimana pada mulanya petani pertama diperas oleh bangsawan yang pertama dan seterusnya sampai ke anak cucunya selama berabad‐abad. Rakyat yang bukan petanipun menjadi korban daripada imperialisme perdagangan Belanda, karena nenek mojangnya telah dipaksa untuk hanya bergerak di bidang usaha yang kecil sekedar bisa memperpanjang hidupnya. Rakyat yang menjadi korban ini, yang meliputi hampir seluruh penduduk Indonesia, adalah Marhaen.” Aku menunjuk seorang tukang gerobak, “Engkau … engkau yang di sana. Apakah engkau bekerja di pabrik untuk orang lain?”, Tidak,” katanya. “Kalau begitu engkau adalah Marhaen.” Aku menggerakkan tangan ke arah seorang tukang sate. “Engkau … engkau tidak punya pembantu, tidak punya majikan engkau juga seorang Marhaen.
Seorang Marhaen adalah orang yang mempunyai alat‐alat yang sedikit, orang kecil dengan milik kecil, dengan alat‐alat kecil, sekedar cukup untuk dirinya sendiri. Bangsa kita yang puluhan juta jiwa, yang sudah dimelaratkan, bekerja bukan untuk orang lain dan tidak ada orang bekerja untuk dia. Tidak ada penghisapan tenaga seseorang oleh orang lain. Marhaenisme adalah Sosialisme Indonesia dalam praktek.” Perkataan “Marhaenisme” adalah lambang dari penemuan kembali kepribadian nasional kami.
Begitupun nama tanah air kami harus menjadi lambang. Perkataan “Indonesia” berasal dari seorang ahli purbakala bangsa Jerman bernama Jordan, yang beladar di negeri Belanda. Studi khususnya mengenai Rantaian Kepulauan kami. Karena kepulauan ini secara geografis berdekatan dengan India, ia namakanlah “Kepulauan dari India”. Nesos adalah bahasa Yunani untuk perkataan pulau‐pulau, sehingga menjadi Indusnesos yang akhirnya menjadi Indonesia.
Ketika kami merasakan perlunya untuk menggabungkan pulau‐pulau kami rnenjadi satu kesatuan yang besar, kami berpegang teguh pada nama ini dan mengisinya dengan pengertian‐pengertian politik hingga iapun menjadi pembirnbing dari kepribadian nasional. Ini terjadi ditahun 1922‐1923. Dalam tahun‐tahun inilah, ketika kami sebagai bangsa yang dihinakan diperlakukan seperti sampah di atas bumi oleh orangyang menaklukkan kami. Karni tidak dibolehkan apa‐apa. Ditindas dibawah tumit pada setiap kali, bahkan kami dilarang mengucapkan perkataan “lndonesia”. Telah terjadi sekali ditengah berapi‐apinya pidatoku, kata “lndonesia” melompat dari mulutku. “Stop …. stop ….. “perintah polisi. Mereka meniup peluitnya. Mereka memukulkan tongkatnya. “Dilarang sama sekali mengucapkan perkataan itu …… hentikan pertemuan.” Dan pertemuan itu dengan segera dihentikan. Di Surabaya aku tak ubah seperti seekor burung yang mencari‐cari tempat untuk bersarang.
Akan tetapi di Bandung aku sudah menjadi dewasa. Bentuk fisikku berkembang dengan sewajarnya. Bintang matinee Amerika yang menjadi idaman di jaman itu adalah Norman Kerry dan, supaya kelihatan lebih tua dan lebih ganteng, aku memelihara kumis seperti Kerry. Tapi sayang, kumisku tidak melengkung ke atas pada ujung‐ujungnya seperti kumis bintang itu. Dan isteriku menyatakan, bahwa Charlie Chaplinlah yang berhasil kutiru. Akhirnya usahaku satu‐satunya untuk meniru seseorang berakhir dengan kegagalan yang menyedihkan dan semua pikiran itu kemudian kulepaskan segera dari ingatan. Di tahun 1922 aku untuk pertama kali mendapat kesukaran. Ketika itu diadakan rapat besar di suatu lapangan terbuka di kota Bandung. Seluruh lapangan menghitam oleh manusia. Ini adalah rapat Radicale Concentratie, suatu rapat raksasa yang diorganisir oleh seluruh organisasi kebangsaan sehingga wakilwakil dari setiap partai yang ada dapat berkumpul bersama untuk satu tujuan, yaitu memprotes berbagai persoalan sekaligus. Setiap pemimpin berpidato. Dan aku, aku baru seorang pemuda. Hanya mendengarkan. Akan tetapi tiba‐tiba terasa olehku suatu dorongan yang keras untuk mengucapkan sesuatu. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Mereka semua membicarakan omong kosong.
Seperti biasa mereka meminta‐minta. Mereka tidak menuntut. Naiklah tangan yang berapi‐api dari Sukarno, mercusuar dari Perkumpulan Pemuda, untuk minta izin ketua agar diberi kesempatan berpidato dihadapan rapat. “Saya ingin berbicara,” aku berteriak. “Silakan,” ketua berteriak kembali. Disana ada P.I.D., Polisi Rahasia Belanda, yang bersebar di segala penjuru Tepat di mukaku berdiri seorang polisi bermuka merah mengancam dan berbadan besar. Ini adalah alat yang berkuasa yaitu kulit putih. Hanya dia sendiri yang dapat menyetopku. Dia seorang dirinya, dapat membubarkan rapat. Dia seorang dirinya, dengan kekuasaan yang ada padanya dapat mencerai‐beraikan pertemuan kami dan menjebloskanku ke dalam tahanan. Akan tetapi aku masih muda, tidak mau peduli dan penuh semangat. Jadi naiklah aku ke mimbar dan mulai berteriak, “Mengapa sebuah gunung seperti gunung Kelud meledak? Ia meledak oleh karena lobang kepundannya tersumbat Ia meledak oleh karena tidak ada jalan bagi kekuatan‐kekuatan yang terpendam untuk membebaskan dirinya. Kekuatan‐kekuatan yang terpendam itu bertumpuk sedikit demi sedikit dan ….. DORRR. Keseluruhan itu meletus. “Kejadian ini tidak ada bedanya dengan Gerakan Kebangsaan kita Kalau Belanda tetap menutup mulut kita dan kita tidak diperbolehkan untuk mencari jalan keluar bagi perasaan‐perasaan kita yang sudah penuh, maka saudara‐saudara, nyonya‐nyonya dan tuan‐tuan, suatu saat akan terjadi pula ledakan dengan kita. “Dan rnanakala perasaan kita meletus, Den Haag akan terbang ke udara. Dengan ini saya menantang Pemerintah Kolanial yang membendung perasaan kita.
Dari sudut mataku aku melihat Komisaris Polisi itu menuju ke depan untuk mencegahku terus berbicara, akan tetapi aku begitu bersemangat dan menggeledek terus. “Apa gunanya kita puluhan ribu banyaknya berkumpul disini jikalau yang kita kerjakan hanya menghasilkan petisi? Mengapa kita selalu merendah diri memohon kepada ‘Pemerintah’ untuk meminta kebaikan hatinya supaya mendirikan sebuah sekolah untuk kita? Bukankah itu suatu Politik Berlutut? Bukankah itu suatu politik memohon dengan mendatangi Yang Dipertuan Gubernur Djendral Hindia Belanda, yang dengan rnemakai dasi hitam menerima delegasi yang membungkuk‐bungkuk dan menunjukkan penghargaan kepadanya dan menyerahkan kepada pertimbangannya suatu petisi? Dan merendah diri memohon pengurangan pajak? Kita merendah diri …memohon, merendah diri, memohon ….. Inilah kata‐kata yang selalu dipakai oleh pemimpin‐pemimpin kita. “Sampai sekarang kita tidak pernah menjadi penyerang. Gerakan kita bukan gerakan yang mendesak, akan tetapi gerakan kita adalah gerakan yang meminta‐minta. Tak satupun yang pernah diberikannya karena kasihan. Marilah kita sekarang menjalankan politik percaya pada diri sendiri dengan tidak mengemis‐ngemis. Hayo kita berhenti mengemis. Sebaliknya, hayo kita berteriak, “Tuan Imperialis, inilah yang kami TUNTUT ! “Kemudian, polisi‐polisi yang maha kuasa dan maha kuat ini, yang punya kekuasaan untuk menghentikan rapat ini, bertindak. Mereka menyetop rapat dan menyetopku. Heyne, Kepala Polisi Kota Bandung, sangat marah. Sambil menyiku kanan‐kiri melalui rakyat yang berdiri berjejal‐jejal, ia melompat ke atas mimbar, menarikku ke bawah dan mengumumkan, “Tuan Ketua, sekarang saya menyetop seluruh pertemuan. Habis. Tamat. Selesai. Tuan‐tuan semua dibubarkan. Sernua pulang sekarang. KELUAR !”. Begitu pertama kali Sukarno membuka mulutnya, ia segera harus berhubungan dengan hukum. Dengan cepat aku mendadi buah tutur orang dan setiap orang mengetahui nama Sukarno. Aku memperoleh inti pengikut yang kuat. Akan tetapi, sayang, akupun mengembangkan pengikut yang banyak diantara polisi Belanda. Kemanapun aku pergi mereka ikuti. Maka menjalarlah dari mulut ke mulut: “Di Sekolah Teknik Tinggi ada seorang pengacau. Awasi dia.”
Dengan satu pidato si Karno —yang pendiam, yang suka menarik diri dan dicintai membuat musuh‐musuh jadi geger dan selama 20 tahun kemudian aku tak pernah dicoret dari daftar hitam mereka. Prestasiku yang pertama ini menimbulkan kegemparan hebat, sehingga aku segera dipanggil ke kantor Presiden universitas. “Kalau engkau ingin melanjutkan pelajaran disini,” Professor Klopper memperingatkan, Engkau harus bertekun pada studimu. Saya tidak keberatan jika seorang mahasiswa mempunyai cita‐cita politik, akan tetapi haruslah diingat bahwa ia pertama dan paling utama memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa. Engkau harus berjanji, mulai hari ini tidak akan ikut campur dalam gerakan politik. “Aku tidak berdusta kepadanya. Aku menerangkan persoalanku dengan jujur. “Professor, apa yang akan saya janjikan ialah, bahwa saya tidak akan melalaikan pelajaran‐pelajaran yang tuan berikan dalam kuliah.” Bukan itu yang saya minta kepadamu.” Hanya itu yang dapat saya jandjikan, Professor. Akan tetapi janji ini, saya berikan dengan sepenuh hati. Saya berjanji dengan kesungguhan hati untuk menyediakan lebih banyak waktu pada studi saya.” Ia sangat baik mengenai hal ini. “Apakah kata‐katamu dapat saya pegang, bahwa engkau akan berhenti berpidato dalam rapat umum selama masih dalam studi?” “Ya, Professor,” aku berjanji, “Tuan memegang ucapan saya yang sungguh‐sungguh. “Dan janji ini kupegang teguh. Berbicara di hadapan massa bagiku lebih daripada segala‐galanya untuk mana aku hidup. Oleh karena aku tidak dapat berbicara membangkitkan semangat rakyat jelata dalam keadaan sesungguhnya maka kulakukanlah ini dalam khayalan. Pada suatu malam rumah Inggit yang disediakan juga untuk bayar makan penuh dan kami terpaksa membagi tempat. Aku membagi tempat tidurku dengan seorang pelajar.
Di tengah malam aku diserang oleh suatu desakan untuk berpidato dengan nafsu yang bernyala‐nyala, seakan‐akan aku berbicara dihadapan 10.000 orang yang bersorak‐sorai dengan gegap gempita. Sambil berdiri tegak aku menganggap tempat tidurku sebagai mimbar dan aku mulai menggegap geletar. “Engkau tahu apakah Indonesia?” aku berteriak ke punggung temanku setempat tidur. “Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah ini. Indonesia adalah langit yang biru dan terang itu. Indonesia adalah mega putih yang lamban itu. Indonesia adalah udara yang hangat ini.” Saudara‐saudaraku yang tercinta, laut yang menderu memukul‐mukul ke pantai di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudera. Bila kudengar anak‐anak ketawa, aku mendengar Indonesia.
Manakala aku menghirup bunga‐bunga, aku menghirup Indonesia. Inilah arti tanah air kita bagiku. “Setelah beberapa jam mendengarkan perkataanku yang membakar hati, Djoko Asmo lebih memerlukan tidur daripada mendengarkan golakan perasaanku. Jam dua tengah malam dia tertidur nyenyak ditengahtengah pidatoku yang mencacau. Aku kehabisan tenaga sama sekali sehingga ditengah pidato pembelaanku yang bersemangat akupun terhempas lena. Esok paginya kami baru tahu, bahwa kami lupa mematikan lampu. Kelambu kami hampir hangus sama sekali. Lampu itu menyala sepanjang malam sampai menjilat ke bagian bawah dan kami kedua‐duanya hampir kelemasan oleh udara dan asap yang hebat. Tapi untunglah. Kami tidak turut terbakar. Terpikir olehku, kalau seseorang hendak menjadi Juru selamat daripada bangsanya di kemudian hari untuk membebaskan rakyatnya, haruslah ia menyelamatkan dirinya sendiri lebih dulu. Aku masih terlalu banyak mencurahkan waktu untuk pemikiran politik, jadi tak dapatlah diharapkan akan menjadi mahasiswa yang betul‐betul gemilang. Kenyataan bahwa aku masih dapat melintasi batas nilai sedang sungguh mengherankan. Siapa yang belajar? Bukan aku. Tidak pernah. Aku mempunyai ingatan seperti bayangan gambar dan dalam pada itu aku terlalu sibuk memompakan soal‐soal politik ke kepalaku, sehingga tidak tersisa waktuku untuk membuka buku sekolah. Dewi dendamku adalah ilmu pasti. Aku tidak begitu kuat dalam ilmu pasti.
Menggambar arsitektur bagiku sangat menarik, akan tetapi kalkulasi bangunan dan komputasi jangan tanya. Kleinste Vierkanten atau yang dinamakan Geodesi, semacam penyelidikan tanah secara ilrnu pasti dimana orang mengukur tanah dan belajar membaginya dalam kaki persegi, dalam semua ini aku gagal. Untuk ujian ilmu pasti kuakui, bahwa aku bermain curang. Tapi hanya sedikit. Kami semua bermain curang dengan berbagai jalan. Ambillah misalnja pelajaran menggambar konstruksi bangunan. Aku kuat dalam pelajaran ini. Dalam waktu ujian dosen berdalan pulang‐balik diantara meja‐meja memperhatikan setiap orang. Segera setelah ia berada di bagian lain dalam ruangan ketika menghadapkan punggungnya pada kami, salah seorang yang berdekatan mendesis, “Ssss, Karno, buatkan bagan untukku, kau mau?”
Aku bertukar kertas dengan dia. dengan terburu‐buru membuat gambar yang kedua dan dengan cepat menyerahkan kembali kepadanya. Kawan‐kawanku membalas usaha ini dalam pelajaran Kleinste Vierkanten kalau Professor membuat tiga pertanyaan di papan tulis dan hanya memberi kami waktu 45 menit untuk mengerjakannya. Kawan‐kawan menempatkan kertasnya sedemikian rupa di sudut bangku, sehingga aku dapat dengan mudah menyalin jawabannya. Sudah tentu aku mencontoh dari mahasiswa yang lebih pandai dalam ilmu pasti.
Cara ini bukanlah semata‐mata apa yang dinamakan orang berbuat curang. Di Indonesia ini adalah wajar jika digolongkan dalam apa yang kami sebut kerja‐sama yang erat. Gotong‐royong. Alasan mengapa aku gagal dan hanya memperoleh nilai tiga adalah karena pada suatu kali sang Professor melakukan taktik licik terhadap kami. Ia mengejutkan kami dengan ujian lisan, dimana kami menempuhnya satu persatu.
Hanya Professor dan seorang mahasiswa yang ada dalam ruangan. Aku karenanya jatuh.Semua kuliah diajarkan dalam bahasa Belanda. Aku berpikir dalam bahasa Belanda. Bahkan sekarangpun aku memakimaki
dalam bahasa Belanda. Kalau aku mendoa kehadirat Tuhan Yang MahaKuasa, maka ini kulakukan dalam bahasa Belanda. Kurikulum kami disesuaikan menurut kebutuhan masyarakat penjajahan Belanda.
Pengetahuan yang kupelajari adalah pengetahuan teknik kapitalis. Misalnya, pengetahuan tentang sistem irigasi. Yang dipelajari bukanlah tentang bagaimana caranya mengairi sawah dengan jalan yang terbaik. Yang diberikan hanya tentang sistem pengairan tebu dan tembakau. Ini adalah irigasi untuk kepentingan Imperialisme dan Kapitalisme. Irigasi dipelajari tidak untuk memberi makan rakyat banyak yang kelaparan, akan tetapi untuk membikin gendut pemilik perkebunan. Pelajaran kami dalam pembuatan jalan tidak mungkin dapat menguntungkan rakyat. Jalan‐jalan yang dibuat bukan melalui hutan dan antar‐pulau sehingga rakyat dapat berjalan atau bepergian lebih mudah. Kami hanya diajar merencanakan jalan‐jalan tambahan sepanjang pantai dari pelabuhan ke pelabuhan, jadi pabrik‐pabrik dengan demikian dapat mengangkut hasilna secara maksimal dan komunikasi yang cukup antara kapalkapal yang berlayar. Ambillah ilmu pasti. Universitas manapun tidak memberi pelajaran rantai ukuran.
Kami diberi. Ini adalah sebuah pita yang panjangnya 20 meter yang hanya dipakai oleh para pengawas di perkebunan‐perkebunan.
Diruangan bagan, kalau kami membuat rencana kota teladan, kamipun harus menunjukkan tempat kedudukan “Kabupaten”, yaitu tempat tinggal Bupati yang mengawasi rakyat desa membanting tulang.
Di minggu terakhir ketika diadakan pelantikan aku mempersoalkan ini dengan Rector Magnificus dari
Sekolah Teknik Tinggi ini, Professor Ir. G. Klopper M.E. “Mengapa kami diisi dengan pengetahuanpengetahuan yang hanya berguna untuk mengekalkan dominasi Kolonial terhadap kami?” tanyaku. “Sekolah Teknik Tinggi ini,” ia menerangkan, didirikan terutama untuk memajukan politik Den Haag di Hindia. Supaya dapat mengikuti kecepatan ekspansi dan eksploitasi, pemerintah saya merasa perlu untuk
mendidik lebih banyak insinyur dan pengawas yang berpengalaman.”Dengan perkataan lain, kami mengikuti perguruan tinggi ini untuk memperkekal polilik Imperialisme Belanda disini?”Ya, tuan Sukarno, itu benar,” ia menjawab. Dan begitulah, sekalipun aku harus mempersembahkan seluruh hidupku untuk menghancurkan kekuasaan Kolonial, rupanya aku harus berterima‐kasih pula kepada mereka atas pendidikan yang kuterima. Dengan dua orang kawan bangsa Indonesia yang berhasil bersama‐sama denganku, maka pada tanggal 25 Mei 1926 aku memperoleh promosi dengan gelar “Ingenieur”. Ijazahku dalam jurusan teknik sipil menentukan, bahwa aku adalah seorang spesialis dalam pekerjaan jalan raya dan pengairan. Aku sekarang diberi hak untuk menuliskan namaku: Ir. Raden Soekarno. Ketika ia memberi gelar sarjana teknik kepadaku, Presiden universitas berkata, “Ir. Sukarno, ijazah ini dapat robek dan hancur menjadi abu di satu saat. Ia tidak kekal. Ingatlah, bahwa satu‐satunya kekuatan yang bisa hidup terus dan kekal adalah karakter dari seseorang. Ia akan tetap hidup dalam hati rakyat, sekalipun sesudah mati.” Aku tak pernah melupakan kata‐kata ini.
| | 0 komentar Read More...

Penjajahan Dan Gerakan Kemerdekaan Indonesia

Pra Kemerdekaan
Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang
tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun, kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai Britania setelah Perang Jawa Britania-Belanda dan masa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda mengembangkan Hindia-Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah mitos belaka karena wilayah Aceh baru ditaklukkan kemudian setelah Belanda mendekati kebangkrutannya.

Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.

Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala.

VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.

Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir abad ke-18 dan setelah kekuasaan Britania yang pendek di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. Sebuah pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Setelah tahun 1830 sistem tanam paksa yang dikenal sebagai cultuurstelsel dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dll. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada para pelaksananya - baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah 1870.

Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut Kebijakan Beretika (bahasa Belanda: Ethische Politiek), yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi, dan sedikit perubahan politik. Di bawah gubernur-jendral J.B. van Heutsz pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat ini.

Gerakan nasionalisme
Pada 1905 gerakan nasionalis yang pertama, Serikat Dagang Islam dibentuk dan kemudian diikuti pada tahun 1908 oleh gerakan nasionalis berikutnya, Budi Utomo. Belanda merespon hal tersebut setelah Perang Dunia I dengan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda dan pelajar, yang beberapa di antaranya telah dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena kegiatan politis, termasuk Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno.

Perang Dunia II
Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.

Pendudukan Jepang
Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.

Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan; sementara itu Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum perang.

Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.

Proklamasi kemerdekaan
Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.

Dari 1945 hingga 1949, persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial.

Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949, setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.
| | 0 komentar Read More...

Proklamasi

Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau "Dokuritsu Junbi Cosakai", berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.

Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.

Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong.

Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan.

Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Peristiwa Rengasdengklok
Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, Sukarni, dan Wikana --yang konon kabarnya terbakar gelora heroismenya setelah berdiskusi dengan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka --yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Bersama Shodanco Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain, mereka membawa Soekarno (bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan) dan Hatta, ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Tujuannya adalah agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya.

Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu - buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang kerumah masing-masing. Mengingat bahwa hotel Des Indes (sekarang kompleks pertokoan di Harmoni) tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam, maka tawaran Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya (sekarang gedung museum perumusan teks proklamasi) sebagai tempat rapat PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia.

Pertemuan Soekarno/Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda.
Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke XVI (Angkatan Darat) yang menjadi Kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda tidak mau menerima Sukarno-Hatta yang diantar oleh Maeda Tadashi dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokio bahwa Jepang harus menjaga status quo, tidak dapat memberi ijin untuk mempersiapkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh Sekutu. Akhirnya Sukarno-Hatta meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tau. Melihat perdebatan yang panas itu Maeda dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokio dan dia mengetahui sebagai perwira penghubung Angkatan Laut (Kaigun) di daerah Angkatan Darat (Rikugun) dia tidak punya wewenang memutuskan.

Setelah dari rumah Nishimura, Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1) diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks Proklamasi. Setelah menyapa Sukarno-Hatta yang ditinggalkan berdebat dengan Nishimura, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sudiro (Mbah) dan Sayuti Melik. Myoshi yang setengah mabuk duduk di kursi belakang mendengarkan penyusunan teks tersebut tetapi kemudian ada kalimat dari Shigetada Nishijima seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarankan agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal ini Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti "transfer of power". Bung Hatta, Subardjo, B.M Diah, Sukarni, Sudiro dan Sajuti Malik tidak ada yang membenarkan klaim Nishijima tetapi di beberapa kalangan klaim Nishijima masih didengungkan.

Setelah konsep selesai disepakati, Sajuti menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman, milik Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler.[2] Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di Lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56[3] (sekarang Jl. Proklamasi no. 1).

Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi
Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.

Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.

Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.

Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
| | 0 komentar Read More...