Oleh Hendri ANsori

Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan merupakan unsure yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Semua usaha yang tidak menetu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk tatanan social yang lebih adil tampaknya akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah perang dunia II. Untuk yang pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia, segala sesuatu yang serba paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang. 

Prolog 

Tidaklah mengherankan apabila hasilnya bukanlah muncul suatu bangsa yang baru yang serasi namun suatu pertarungan sengit diantara individu-individu dan kekuatan-kekuatan social yang bertentangan. Akantetapi pada masa setelah itu merupakan zaman yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia, bahwa hak Indonesia akan kemerdekaannya ditunjukkan oleh pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan atas nama revolusi menjadi suatu fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri.

Suatu Pencapaian Kemerdekaan
Pemerintahan pusat Republik di Jakarta pada akhir Agustus 1945. pemerintah ini menyetujui konstitusi yang telah dirancang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebelum menyerang Jepang. Soekarno diangkat sebagai Presiden (1945-67) dan Hatta sebagai Wakil Presiden (1945-56). Para elit politik di Jakarta waktu itu merasa yakin bahwa hanya mereka yang dapat berurusan dengan pihak jepang. Seraya menantikan pemilihan umum, yang dalam kenyataannya baru diselenggarakan sepuluh tahun kemudian, maka ditunjuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI) untuk membantu Presiden, dan komite-komite nasional serupa akan dibentuk di tingkat Propinsi serta keresidenan. Suatu strukutur pemerintahan juga ditetapkan dengan mudah. Orang-orang Indonesia yang menjabat sebagai penasehat pemerintahan (sanyo) dan wakil residen diangkat sebagai pejabat republik.

Sementara itu, persiapan-persiapan pemerintahan tampak berjalan lancar di Jawa, namun terjadi perpecahan di kalangan kekuatan-kekuatan meliter Republik. Antara tanggal 18 dan 25 Agustus, Jepang yang ada di Jawa dan Sumatera membubarkan Peta/Giyugun dan Heiho.

Saat disiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang jauh dari Jakarta tidak mengetahui. Pada tanggal 22 Agustus, pihak Jepang akhirnya mengumumkan menyerahnya mereka, tetapi baru pada bulan September 1945 proklamasi diketahui di wilayah-wilayah lebih terpencil. Sesaat setelah hal itu diketahui, timbullah segera masalah kesetiaan. Keempat penguasa kerajaan yang ada di Jawa telah menyatakan dukungan mereka kepada republik pada awal bulan September. Akantetapi banyak raja-raja di luar Jawa tidak tertarik pada revolusi, karena semasa penjajahan didukung oleh Belanda.

Perlawanan Saat Datangnya Sekutu
Tibanya pihak sekutu guna menerima penyerahan Jepang, maka muncullah tantangantantangan serius yang pertama terhadap revolusi. Pada akhit Juni 1945, satuan-satuan komando kecil yang sebagian besar orang belanda dan beberapa perwira Inggris juga telah diterjunkan di Sumatera Utara. Dengan munculnya pasukan-pasukan sekutu, maka semaikin mengkatlah ketegangan-ketegangan di Jawa dan Sumatera. Pada bulan Oktober meletus pertempuran di jalan-jalan antara para pemuda republik dengan orang-orang belanda bekas tahanan, pasukan-pasukan colonial belanda (termasuk orang-orang ambon), orang-orang Cina, orang-orang Indo-Eropa, dan orang-orang Jepang.

Pada bulan Oktober 1945, pihak Jepang berusaha mendapatkan kembali kekuasaan di kota-kota besar maupun kecil di Jawa yang baru saja mereka setujui diambil alih oleh bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan dimulainya tahapan pertama dari peperangan. Pada tanggal 3 Oktober, polisi meliter Jepang (kenpeitai) membantai pemuda-pemuda Republik di Pekalongan. Pasukan-pasukan Jepang mendesak kaum republik sehingga keluar dari kota bandung pada tanggal 10 Oktober, seminggu kemudian , menyerahkan kota itu kepada inggris. Pada tanggal 14 Oktober, mereka mulai merebut kembali Semarang. Pihak republic disana membalas dendam dengan membunuh sedikitnya 130, dan mungkin 300, orang jepang yang ditawan. Pihak Inggris tiba di Semarang enam hari kemudian, ketika pihak Jepang sudah hamper berhasil merebut kekuasaan kota tersebut, dengan membawa korban tewas yang tidak sedikit baik dari pihak republik maupun dari pihak jepang. Pihak Inggri smemutuskan untuk mengungsikan para tawanan Indo-Eropa dan Eropa secepat mungkin dari wilayah pedalaman Jawa yang bergolak detasemen-detasemen berangkat ke magelang dan ambarawa untuk membebaskan mereka. Tapi mereka mendapatkan begitu banyak perlawanan dari pihak Republik dan serangan-serangan udara inggris pun dilakukan. Pada tangga 2 November Soekarno memerintahkan genjatan senjata atas permintaan Inggris , tetapi pada akhir bulan November, pertempuran telah berkobar lagi dan pihak Inggris mundur ke daerah pesisir.

Surabaya, Sejarah Kota Pahlawan
Surabaya menjadi ajang medan pertempuran yang paling hebat selama Revolusi, sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Panglima senior jepang disana, laksamana Madya Shibata Yaichiro, memihak Republik dan meminta pintu gudang persenjataan Jepang kepada orang-orang Indonesia. Ketika seorang kapten angkatan laut belanda tiba di Surabaya sebagai wakil sekutu yang pertama, Shibata menyerah kepadanya pada tanggal 3 Oktober dan sesudah itu, dengan mengakui kenyataan akan kekuasaan bangsa Indonesia atas kota itu, memerintahkan pasukannya supaya menyerahkan senjata mereka yang tersisa kepada rakyat Indonesia yang bertanggung jawab atas penyerahan senjata-senjata itu kepada pihak sekutu, yang tentu saja tidak akan pernah mereka lakukan. Soetomo, Seorang yang berapi-api dan yang lebih terkenal dengan sebutan Bung Tomo menggunakan radio setempat untuk menciptakan suasana semangat Revolusi yang fanatik ke seluruh penjuru kota.

Di kota yang sedang bergolak inilah kira-kira 6.000 pasukan Inggris yang terdiri atas serdadu-serdadu India tiba pada tanggal 25 Oktober untuk mengungsikan para tawanan. Dalam waktu 3 hari, pertempuranpun berkobar. Waktu itu ribuan rakyat Surabaya sudah membunuh sebagian banyak prajurit serta memukul mundur pasukan tersebut, dan dalam keadaan siap menyapu bersih mereka. Pihak Inggris mendatangkan Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin. Dan pada tanggal 30 Oktober, ditetapkanlah suatu genjatan senjata. Akantetapi, pertempuran meletus lagi dan panglima pasukan Inngris setempat, Brigadir Jendral A.W.S. Mallaby, terbunuh dalam pertempuran tersebut. Selama masa tenang berikutnya dalam pertempuran tersebut, pihak Inggris mendatangkan bala bantuan. Pada tanggal 10 November subuh, hari yang kini diperingati sebagai hari pahlawan, pasukan Inggris memulai suatu aksi pembersihan berdarah di seluruh pelosok kota di bawah penegboman dari udara dan laut, hamper separuh kota berhasil dikuasai oleh pihak Inggris dalam waktu tiga hari, tetapi pertempuran baru berakhir tiga minggu kemudian. Sedikitnya enam (6) ribu rakyat Indonesia gugur dan ribuan lainnya meninggalkan kota yang hancur.

Pihak Republik banyak kehilangan tenaga manusia dan senjata dalam pertempuran Surabaya, tetapi perlawanan mereka yang bersifat pengorbanan tersebut telah menciptakan lambang dan pekik persatuan demi Revolusi. Pertempuran Surabaya merupakan titik balik bagi belanda, Karena peristiwa itu telah mengejutkan kebanyakan dari mereka dalam menghadapi kenyataan. Banyak dari mereka telah benar-benar merasa yakin bahwa Republik hanya mewakili segerombolan kolaborator yang tidak mendapat dukungan rakyat. Tapi dengan fakta pertempuran di Surabaya, tak seorangpun pengamat yang serius dapat mempertahankan lagi anggapan seperti itu.

Masih Membahas Perlawanan Kemerdekaan
Pada bulan November dan Desember 1945, Revolusi di daerah pedesaan memasuki suatu tahapan yang lazim dikenal sebagai Revolusi Sosial. Akantetapi dalam hal beberapa kasus, kelas social yang rendah jarang menumbangkan kelas social yang dominant. Kebanyakan revolusi social diakibatkan oleh pertentangan antara elit-elit alternative, kelompok-kelompok kesukuan dan kemasyarakatan atau antargenerasi.

Ketegangan social di wilayah pesisir utara jawa mencapai puncaknya pada bulan desember 1945. di tiga kabupaten, yaitu bribes, pemalang, dan tegal, yang ketiga-tiganya merupakan keresidenan pekalongan terjadi apa yang dikenal denga istilah ‘peristiwa tiga daerah’. Protes social kaum tani dan keinginan untuk membalas ketertindasan yang dialami selama masa pendudukan Jepang. pada awal oktober terjadi aksi-aksi menentang kepala desa sudah berlangsung yang diprakarsai oleh para aktivis muda dari masyarakat islam tradisional dan kaum komunis. Serta terjadi berbagai perlawanan di daerah-daerah seluruh Republik baik dari kalangan petani, buruh, maupun dari kalangan islam dan abangan untuk mencapai suatu tatanan sosial.

Usai Suatu Perlawanan
Pada saat perngatan hari ulang tahun proklamasi yang kelima pada tanggal 17 Agustus yang 1950, semua struktur konstitusional semasa tahun-tahun revolusi secara resmi dihapuskan. Republic Indonesia Serikat, dengan Republik Indonesia sebagai Unsur didalamnya, serta Negara-negara sumatera Timur dan Indonesia Timur digantikan oeh Republik Indonesia.

Revolusi secara politik telah usai, masih tetap ada banyak persoalan, tetapi tahun-tahun Revolusi sudah banyak menyelesaikan masalah. Cukup sebagai alasan untuk berpendapat bahwa Indonesia tidak akan menjadi Negara Federal, Negara Islam, atau Negara Komunis, ataupun terutama sekali suatu jajahan Belanda. Akatetapi tahun-tahun yang akan datang akan menunjukkan ketidak jelasan apa implikasi social dari kemerdekaan terhadap banyak masalah sosial, agama, kemasyarakatan, kesukuan, kebudayaan, dan ekonomi yang masih tetap ada. Akantetapi Indonesia merdeka, setidak-tidaknya mulai saat itu dalam pengertian hukum internasional

Penutup
Demikian sedikit tulisan yang diambil dari berbagai referensi tentang sejarah Indonesia, Artikel ini khusus saya tulis sebagai penghargaan saya terhadap ulang tahun Republik ini yang ke 65, 17 Agustus 2010. tulisan ini hanya bagian umum dari sejarah Revolusi Indonesia, baik konteks perlawanan, kota dan daerah, maupun tokoh-tokohnya. Kalau semisal tulisan ini berisi seluruh (perlawanan, kota atau daerah, tokoh) yang terlibat dalam sejarah ini, maka namanya bukan lagi artikel tetapi sudah menjadi buku yang saya jilid dan sudah saya komersilkan. ‘saya cuman bercanda’. Terima kasih..

Referensi
M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004
Ir. Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi

Diposting oleh Hendri Ansori | | 1 komentar Read More...

Dalam Konteks Sejarah Perlawanan

Oleh Hendri Ansori

Prolog

Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan merupakan unsure yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Semua usaha yang tidak menetu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk tatanan social yang lebih adil tampaknya akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah perang dunia II. Untuk yang pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia, segala sesuatu yang serba

paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang. Tidaklah mengherankan apabila hasilnya bukanlah muncul suatu bangsa yang baru yang serasi namun suatu pertarungan sengit diantara individu-individu dan kekuatan-kekuatan social yang bertentangan. Akantetapi pada masa setelah itu merupakan zaman yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia, bahwa hak Indonesia akan kemerdekaannya ditunjukkan oleh pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan atas nama revolusi menjadi suatu fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri.

Suatu Pencapaian Kemerdekaan
Pemerintahan pusat Republik di Jakarta pada akhir Agustus 1945. pemerintah ini menyetujui konstitusi yang telah dirancang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebelum menyerang Jepang. Soekarno diangkat sebagai Presiden (1945-67) dan Hatta sebagai Wakil Presiden (1945-56). Para elit politik di Jakarta waktu itu merasa yakin bahwa hanya mereka yang dapat berurusan dengan pihak jepang. Seraya menantikan pemilihan umum, yang dalam kenyataannya baru diselenggarakan sepuluh tahun kemudian, maka ditunjuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI) untuk membantu Presiden, dan komite-komite nasional serupa akan dibentuk di tingkat Propinsi serta keresidenan. Suatu strukutur pemerintahan juga ditetapkan dengan mudah. Orang-orang Indonesia yang menjabat sebagai penasehat pemerintahan (sanyo) dan wakil residen diangkat sebagai pejabat republik.

Sementara itu, persiapan-persiapan pemerintahan tampak berjalan lancar di Jawa, namun terjadi perpecahan di kalangan kekuatan-kekuatan meliter Republik. Antara tanggal 18 dan 25 Agustus, Jepang yang ada di Jawa dan Sumatera membubarkan Peta/Giyugun dan Heiho.

Saat disiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang jauh dari Jakarta tidak mengetahui. Pada tanggal 22 Agustus, pihak Jepang akhirnya mengumumkan menyerahnya mereka, tetapi baru pada bulan September 1945 proklamasi diketahui di wilayah-wilayah lebih terpencil. Sesaat setelah hal itu diketahui, timbullah segera masalah kesetiaan. Keempat penguasa kerajaan yang ada di Jawa telah menyatakan dukungan mereka kepada republik pada awal bulan September. Akantetapi banyak raja-raja di luar Jawa tidak tertarik pada revolusi, karena semasa penjajahan didukung oleh Belanda.

Perlawanan Saat Datangnya Sekutu
Tibanya pihak sekutu guna menerima penyerahan Jepang, maka muncullah tantangantantangan serius yang pertama terhadap revolusi. Pada akhit Juni 1945, satuan-satuan komando kecil yang sebagian besar orang belanda dan beberapa perwira Inggris juga telah diterjunkan di Sumatera Utara. Dengan munculnya pasukan-pasukan sekutu, maka semaikin mengkatlah ketegangan-ketegangan di Jawa dan Sumatera. Pada bulan Oktober meletus pertempuran di jalan-jalan antara para pemuda republik dengan orang-orang belanda bekas tahanan, pasukan-pasukan colonial belanda (termasuk orang-orang ambon), orang-orang Cina, orang-orang Indo-Eropa, dan orang-orang Jepang.

Pada bulan Oktober 1945, pihak Jepang berusaha mendapatkan kembali kekuasaan di kota-kota besar maupun kecil di Jawa yang baru saja mereka setujui diambil alih oleh bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan dimulainya tahapan pertama dari peperangan. Pada tanggal 3 Oktober, polisi meliter Jepang (kenpeitai) membantai pemuda-pemuda Republik di Pekalongan. Pasukan-pasukan Jepang mendesak kaum republik sehingga keluar dari kota bandung pada tanggal 10 Oktober, seminggu kemudian , menyerahkan kota itu kepada inggris. Pada tanggal 14 Oktober, mereka mulai merebut kembali Semarang. Pihak republic disana membalas dendam dengan membunuh sedikitnya 130, dan mungkin 300, orang jepang yang ditawan. Pihak Inggris tiba di Semarang enam hari kemudian, ketika pihak Jepang sudah hamper berhasil merebut kekuasaan kota tersebut, dengan membawa korban tewas yang tidak sedikit baik dari pihak republik maupun dari pihak jepang. Pihak Inggri smemutuskan untuk mengungsikan para tawanan Indo-Eropa dan Eropa secepat mungkin dari wilayah pedalaman Jawa yang bergolak detasemen-detasemen berangkat ke magelang dan ambarawa untuk membebaskan mereka. Tapi mereka mendapatkan begitu banyak perlawanan dari pihak Republik dan serangan-serangan udara inggris pun dilakukan. Pada tangga 2 November Soekarno memerintahkan genjatan senjata atas permintaan Inggris , tetapi pada akhir bulan November, pertempuran telah berkobar lagi dan pihak Inggris mundur ke daerah pesisir.

Surabaya, Sejarah Kota Pahlawan
Surabaya menjadi ajang medan pertempuran yang paling hebat selama Revolusi, sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Panglima senior jepang disana, laksamana Madya Shibata Yaichiro, memihak Republik dan meminta pintu gudang persenjataan Jepang kepada orang-orang Indonesia. Ketika seorang kapten angkatan laut belanda tiba di Surabaya sebagai wakil sekutu yang pertama, Shibata menyerah kepadanya pada tanggal 3 Oktober dan sesudah itu, dengan mengakui kenyataan akan kekuasaan bangsa Indonesia atas kota itu, memerintahkan pasukannya supaya menyerahkan senjata mereka yang tersisa kepada rakyat Indonesia yang bertanggung jawab atas penyerahan senjata-senjata itu kepada pihak sekutu, yang tentu saja tidak akan pernah mereka lakukan. Soetomo, Seorang yang berapi-api dan yang lebih terkenal dengan sebutan Bung Tomo menggunakan radio setempat untuk menciptakan suasana semangat Revolusi yang fanatik ke seluruh penjuru kota.

Di kota yang sedang bergolak inilah kira-kira 6.000 pasukan Inggris yang terdiri atas serdadu-serdadu India tiba pada tanggal 25 Oktober untuk mengungsikan para tawanan. Dalam waktu 3 hari, pertempuranpun berkobar. Waktu itu ribuan rakyat Surabaya sudah membunuh sebagian banyak prajurit serta memukul mundur pasukan tersebut, dan dalam keadaan siap menyapu bersih mereka. Pihak Inggris mendatangkan Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin. Dan pada tanggal 30 Oktober, ditetapkanlah suatu genjatan senjata. Akantetapi, pertempuran meletus lagi dan panglima pasukan Inngris setempat, Brigadir Jendral A.W.S. Mallaby, terbunuh dalam pertempuran tersebut. Selama masa tenang berikutnya dalam pertempuran tersebut, pihak Inggris mendatangkan bala bantuan. Pada tanggal 10 November subuh, hari yang kini diperingati sebagai hari pahlawan, pasukan Inggris memulai suatu aksi pembersihan berdarah di seluruh pelosok kota di bawah penegboman dari udara dan laut, hamper separuh kota berhasil dikuasai oleh pihak Inggris dalam waktu tiga hari, tetapi pertempuran baru berakhir tiga minggu kemudian. Sedikitnya enam (6) ribu rakyat Indonesia gugur dan ribuan lainnya meninggalkan kota yang hancur.

Pihak Republik banyak kehilangan tenaga manusia dan senjata dalam pertempuran Surabaya, tetapi perlawanan mereka yang bersifat pengorbanan tersebut telah menciptakan lambang dan pekik persatuan demi Revolusi. Pertempuran Surabaya merupakan titik balik bagi belanda, Karena peristiwa itu telah mengejutkan kebanyakan dari mereka dalam menghadapi kenyataan. Banyak dari mereka telah benar-benar merasa yakin bahwa Republik hanya mewakili segerombolan kolaborator yang tidak mendapat dukungan rakyat. Tapi dengan fakta pertempuran di Surabaya, tak seorangpun pengamat yang serius dapat mempertahankan lagi anggapan seperti itu.

Masih Membahas Perlawanan Kemerdekaan
Pada bulan November dan Desember 1945, Revolusi di daerah pedesaan memasuki suatu tahapan yang lazim dikenal sebagai Revolusi Sosial. Akantetapi dalam hal beberapa kasus, kelas social yang rendah jarang menumbangkan kelas social yang dominant. Kebanyakan revolusi social diakibatkan oleh pertentangan antara elit-elit alternative, kelompok-kelompok kesukuan dan kemasyarakatan atau antargenerasi.

Ketegangan social di wilayah pesisir utara jawa mencapai puncaknya pada bulan desember 1945. di tiga kabupaten, yaitu bribes, pemalang, dan tegal, yang ketiga-tiganya merupakan keresidenan pekalongan terjadi apa yang dikenal denga istilah ‘peristiwa tiga daerah’. Protes social kaum tani dan keinginan untuk membalas ketertindasan yang dialami selama masa pendudukan Jepang. pada awal oktober terjadi aksi-aksi menentang kepala desa sudah berlangsung yang diprakarsai oleh para aktivis muda dari masyarakat islam tradisional dan kaum komunis. Serta terjadi berbagai perlawanan di daerah-daerah seluruh Republik baik dari kalangan petani, buruh, maupun dari kalangan islam dan abangan untuk mencapai suatu tatanan sosial.

Usai Suatu Perlawanan
Pada saat perngatan hari ulang tahun proklamasi yang kelima pada tanggal 17 Agustus yang 1950, semua struktur konstitusional semasa tahun-tahun revolusi secara resmi dihapuskan. Republic Indonesia Serikat, dengan Republik Indonesia sebagai Unsur didalamnya, serta Negara-negara sumatera Timur dan Indonesia Timur digantikan oeh Republik Indonesia.

Revolusi secara politik telah usai, masih tetap ada banyak persoalan, tetapi tahun-tahun Revolusi sudah banyak menyelesaikan masalah. Cukup sebagai alasan untuk berpendapat bahwa Indonesia tidak akan menjadi Negara Federal, Negara Islam, atau Negara Komunis, ataupun terutama sekali suatu jajahan Belanda. Akatetapi tahun-tahun yang akan datang akan menunjukkan ketidak jelasan apa implikasi social dari kemerdekaan terhadap banyak masalah sosial, agama, kemasyarakatan, kesukuan, kebudayaan, dan ekonomi yang masih tetap ada. Akantetapi Indonesia merdeka, setidak-tidaknya mulai saat itu dalam pengertian hukum internasional

Penutup
Demikian sedikit tulisan yang diambil dari berbagai referensi tentang sejarah Indonesia, Artikel ini khusus saya tulis sebagai penghargaan saya terhadap ulang tahun Republik ini yang ke 65, 17 Agustus 2010. tulisan ini hanya bagian umum dari sejarah Revolusi Indonesia, baik konteks perlawanan, kota dan daerah, maupun tokoh-tokohnya. Kalau semisal tulisan ini berisi seluruh (perlawanan, kota atau daerah, tokoh) yang terlibat dalam sejarah ini, maka namanya bukan lagi artikel tetapi sudah menjadi buku yang saya jilid dan sudah saya komersilkan. ‘saya cuman bercanda’. Terima kasih..

Referensi
M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004
Ir. Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi

Diposting oleh Hendri Ansori | | 2 komentar Read More...

Diposting oleh Hendri Ansori | | 0 komentar Read More...

Dalam kondisi pengetahuan yang demikian aku mengira bahwa Marhaenisme merupakan faham yang dipelopori oleh seorang “Ahli Pemikir” dari luar negeri yang bernama: Marhaen yang tentu saja berasal dari negeri barat. Sama halnya dengan Karl Marx yang menciptakan Marxisme. Eh gak taunya wong Bandung Selatan.

Marhaenisme adalah ajaran Bung Karno yang diperoleh dengan

tidak ada niatan khusus dan menggebu untuk membuat suatu analisa terhadap apa, dan siapa rakyat Indonesia saat itu pada umumnya. Tuhan benar-benar menjadi pengendali terbentuknya faham Marhaenisme ini.

Mungkin tidak akan terjadi perisitiwa pagi hari itu, kalau saja ia tidak memendam kecewa terhadap praktik pendidikan tinggi yang ditempuhnya. Kecewa terhadap mata kuliah teknik sipil yang dicekokkan dosen-dosen Belanda kepadanya. Hari itu, ia putuskan bolos kuliah. Anda mungkin bertanya, kekecewaan seperti apa yang dia rasakan selama kuliah di THS? Kita bahas dalam kesempatan yang lain.

Sekarang… kembali ke… Mar….haen. Pagi hari di saat pikiran suntuk, Sukarno muda mengayun langkah, mengambil sepeda onthel, dan mendayungnya tanpa tujuan. Kebetulan saja arah laju sepeda menuju Bandung Selatan, suatu daerah pertanian yang padat. Itu terjadi tahun 1920-an.

Suasana Bandung Selatan ketika itu, adalah suasana daerah pertanian. Petani mengerjakan sawahnya yang kecil, yang masing-masing luasnya kurang dari sepertiga hektare. Tak dinyana, pandangan Sukarno tertumbuk pada sosok petani muda yang tengah giat mencangkul. Dia seorang diri. Bung Karno pun tertarik menghampiri.

Di pinggir galangan sawah, Bung Karno berdiri termenung, menatap petani muda yang terus dan terus mengayunkan cangkul ke atas-ke bawah. Sejurus kemudian, Sukarno mendekat. Lebih dekat ke arah petani tadi. Demi mengetahui seseorang menghampiri, petani tadi menghentikan aktivitas mencangkul, dan melempar pandang ke arah Sukarno. Terjadilah tegur-sapa, sebuah tegur-sapa ramah khas Indonesia. Tidak ada ekspresi curiga, melainkan seringai sungging senyum pada kedua orang itu.

“Saha nu kagungan ieu sadayana nu dipidamel ayeuna ku aranjeun,” tanya Bung Karno dalam bahasa Sunda yang fasih. Artinya kurang lebih, “Siapa yang punya semua yang engkau kerjakan sekarang ini?”

“Saya, juragan,” jawab petani itu.

Bung Karno bertanya lagi, “Apakah engkau memiliki tanah inibersama-sama dengan orang lain?”

“O, tidak gan. Saya sendiri yang punya.”

“Tanah ini kaubeli?”

“Tidak. Warisan bapak kepada anak turun-temurun.”

Sejenak Bung Karno terdiam. Demi melihat “tamu sawah” itu diam, si petani pun kembali mencangkul. Menggali dan menggali. Sedangkan Sukarno pun melakukan penggalian mental. Menggali teori. Mencangkul filosofi di otaknya, hingga mengalirkan pertanyaan-pertanyaan lain yang bertubi: “Bagaimana dengan sekopmu? Sekop ini kecil, tapi apakah kepunyaanmu juga?”

Petani muda kembali menghentikan kegiatan, dan menjawab, “Ya, gan.”

“Dan cangkulnya?”

“Ya, gan.”

“Bajak?”

“Saya punya, gan.”

“Untuk siapa hasil yang kau kerjakan.”

“Untuk saya, gan.”

“Apakah cukup untuk kebutuhanmu?”

Petani mengangkat bahu mengernyitkan dahi… “Bagaimana sawah yang begini kecil bisa cukup untuk seorang istri dan empat orang anak?”

“Apakah ada yang dijual dari hasilmu.”

“Hasilnya sekadar cukup untuk makan kami. Tidak ada lebihnya untuk dijual.”

“Kau mempekerjakan orang lain?”

“Tidak, juragan. Saya tidak dapat membayarnya.”

“Apakah engkau pernah memburuh?”

“Tidak, gan. Saya harus membanting tulang, akan tetapi jerih-payah saya semua untuk saya.”

Kemudian Bung Karno menunjuk sebuah gubuk kecil seraya bertanya, “Siapa yang punya rumah itu?”

“Itu gubuk saya, gan. Hanya gubuk kecil saja, tapi kepunyaan saya sendiri.”

“Jadi kalau begitu,” kata Bung Karno menyaring pikiran-pikiranya sendiri, “Semua ini engkau punya?”

“Ya, gan.”

Setelah itu, Bung Karno menanyakan nama petani muda itu. Dan petani itu menjawab, “Marhaen”. Nama Marhaen adalah nama biasa. Sama biasanya dengan nama Jones atau Smith di Amerika. Akan tetapi, dari dialog dengan Marhaen yang rakyat jelata itu pula Bung Karno mendapat ilham untuk rakyatnya. “Aku akan memakai nama itu untuk menamai semua orang Indonesia bernasib malang seperti itu!” Pikir Bung Karno.

Dan sejak itu, Bung Karno menamakan rakyatnya sebagai rakyat Marhaen.

Diposting oleh Hendri Ansori | | 0 komentar Read More...

Sebuah Pengantar
Sejarah Singkat
Dilihat dari pendekatan historis, ilmu filsafat dipahami melalui sejarah perkembangan pemikiran filsafat. Menurut catatan sejarah, filsafat Barat bermula di Yunani. Bangsa Yunani mulai mempergunakan akal ketika mempertanyakan mitos yang berkembang di masyarakat sekitar abad VI SM. Perkembangan pemikiran ini menandai usaha manusia untuk mempergunakan akal dalam memahami segala sesuatu. Pemikiran Yunani sebagai embrio filsafat Barat berkembang menjadi titik tolak pemikiran Barat abad pertengahan, modern dan masa berikutnya. Di samping menempatkan filsafat sebagai sumber pengetahuan,

Barat juga menjadikan agama sebagai pedoman hidup, meskipun memang harus diakui bahwa hubungan filsafat dan agama mengalami pasang surut. Pada abad pertengahan misalnya dunia Barat didom inasi oleh dogm atism egereja (agama), tetapi abad modern seakan terjadi pembalasan Akibatnya, Barat mengalami kekeringan spiritualisme. Namun selanjutnya, Barat kembali melirik kepada peranan agama agar kehidupan mereka kembali memiliki makna.
Secara garis besar, perkembangan sejarah filsafat dibagi dalam lima tahap:
1. Filsafat Yunani Klasik
2. Filsafat Yunani
3. Filsafat Abad Pertengahan
4. Filsafat Modern
5. Filsafat Posmodern

• Yunani Kuno
Bangsa Yunani merupakan bangsa yang pertama kali berusaha menggunakan akal untuk berpikir. Kegemaran bangsa Yunani merantau secara tidak langsung menjadi sebab meluasnya tradisi berpikir bebas yang dim iliki bangsa Yunani.
Kebebasan berpikir bangsa Yunani disebabkan di Yunani sebelumnya tidak pernah ada agama yang didasarkan pada kitab suci. Keadaan tersebut jelas berbeda dengan Mesir, Persia, dan India. Sedangkan Livingstone berpendapat bahwa adanya kebebasan berpikir bangsa Yunani dikarenakan kebebasan mereka dari agama dan politik secara bersamaan. terhadap agama. Peran agama dimasa modern digantikan ilmu-ilmu positif
Pada m asa Yunani kuno, filsafat secara umum sangat dominan, meski harus diakui bahwa agama masih kelihatan memainkan peran. Hal ini terjadi pada tahap permulaan, yaitu pada masa Thales (640-545 SM ).
Demikian juga Phitagoras (572-500 SM ) belum murni rasional. Pada masa Yunani Klasik, pertanyaan-pertanyaan yang berkembang adalah pertanyaan yang berhubungan alam semesta. Ini berangkat dari kekaguman manusia terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, ketika manusia melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling mereka, muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai segala sesuatu itu. Begitupun para filsuf zaman Yunani klasik ini. Mereka mempertanyakan hakikat kehidupan ini. Sebagai contoh, Thales, salah seorang filsuf yang hidup pada masa itu, mendapatkan kesimpulan bahwa penyebab pertama kehidupan adalah air karena ia melihat adanya kehidupan ini karena ada air.

• Filsafat Yunani
Filsafat zaman Yunani ini diwakili oleh Plato dan Aristoteles. Pada zaman ini, pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan mulai berkembang. Mereka tidak lagi hanya melihat keluar (oustside), akan tetapi juga mulai melihat ke dalam (inside). Persoalan tentang manusia mulai dipertanyakan. Misalnya, apa hakikat manusia? Dari mana manusia berasal? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut lahirlah suatu jaw aban. Salah satunya adalah jawaban yang muncuk dari Plato bahwa hakikat manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Secara struktur, jiwa lebih tinggi dari tubuh. Menurut Plato, tubuh menjadi penjara jiwa. Jiwa akan bebas ketika ia lepas dari tubuhnya. Sementara itu, Aristoteles mengatakan hakikat manusia tidak terpisah antara tubuh dan jiwa. Tidak ada yang lebih tinggi secara struktur. Manusia terdiri dari forma dan materi.

• Abad Pertengahan
Filsafat abad pertengahan lahirnya agama sebagai kekuatan baru. Banyak filsuf yang lahir dari latar belakang rohaniwan. Dengan lahirnya agama-agama sebagai kekuatan baru, wahyu menjadi otoritas dalam. menentukan kebenaran. Sejak gereja (agama) mendominasi, peranan akal (filsafat) menjadi sangat kecil. Karena, gereja telah membelokkan kreatifitas akal dan mengurangi kemampuannya. Pada saat itu, pendidikan diserahkan pada tokoh-tokoh gereja yang dikenal dengan "The Scholastics", sehingga periode ini disebut dengan masa skolastik. Para filosof aliran skolastik menerima doktrin gereja sebagai dasar pandangan filosofisnya. Mereka berupaya memberikan pembenaran apa yang telah diterima dari gereja secara rasional.
Di antara filosof skolastik yang terkenal adalah Augustinus ( 354-430). Menurutnya, dibalik keteraturan dan ketertiban alam semesta ini pasti ada yang mengendalikan, yaitu Tuhan. Kebenaran mutlak ada pada ajaran agama. Kebenaran berpangkal pada aksioma bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dari yang tidak ada (creatioex nihilo). Kehidupan yang terbaik adalah kehidupan bertapa, dan yang terpenting adalah cinta pada Tuhan.
Ciri khas filsafat abad pertengahan ini terletak pada rumusan Santo Anselmus (1033--1109), yaitu credo utintelligam (saya percaya agar saya paham). Filsafat ini jelas berbeda dengan sifat filsafat rasional yang lebih mendahulukan pengertian dari pada iman.

• Filsafat Modern
Masa filsafat modern diawali dengan munculnya Renaissance sekitar abad XV dan XVI M, yang bermaksud lepas dari dogma-dogma, akhirnya muncul semangat perubahan dalam kerangka berfikir. Problem utama masa Renaissance, sebagaimana periode skolastik, adalah sintesa agama dan filsafat dengan arah yang berbeda. Era Renaissance ditandai dengan tercurahnya perhatian pada berbagai bidang kemanusiaan, baik sebagai individu maupun sosial.
Diantara filosof masa Renaissance adalah Francis Bacon (1561-1626). Ia berpendapat bahwa filsafat harus dipisahkan dari teologi. Meskipun ia meyakini bahwa penalaran dapat menunjukkan Tuhan, tetapi ia menganggap bahwa segala sesuatu yang bercirikan lain dalam teologi hanya dapat diketahui dengan wahyu, sedangkan wahyu sepenuhnya bergantung pada penalaran. Hal ini menunjukkan bahwa Bacon termasuk orang yang membenarkan konsep kebenaran ganda (double truth), yaitu kebenaran akal dan wahyu. Puncak masa Renaissance muncul pada era Rene Descartes (1596-1650) yang dianggap sebagai Bapak Filsafat Modern dan pelopor aliran Rasionalisme. Argumentasi yang dimajukan bertujuan untuk melepaskan dari kungkungan gereja. Salah satu semboyannya "cogito ergo sum" (saya berpikir maka saya ada). Pernyataan ini sangat terkenal dalam perkembangan pemikiran modern, karena dianggap mengangkat kembali derajat rasio dan pemikiran sebagai indikasi eksistensi setiap individu. Dalam hal ini, filsafat kembali mendapatkan kejayaannya dan mengalahkan peran agama, karena dengan rasio manusia dapat memperoleh kebenaran. Kemudian muncul aliran Empirisme, dengan pelopor utamanya, Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704). Aliran Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan dan pengenalan berasal dari pengalaman, baik pengalaman batiniah maupun lahiriah. Aliran ini juga menekankan pengenalan inderawi sebagai bentuk pengenalan yang sempurna.
Di tengah bergemanya pemikiran rasionalisme dan empirisme, muncul gagasan baru di Inggris, yang kemudian berkembang ke Perancis dan akhirnya ke Jerman. Masa ini dikenal dengan Aufklarung atau Enlightenment atau masa pencerahan sekitar abad XVIII M. Pada masa Aufklarung ini muncul keinginan manusia modern menyingkap misteri dunia dengan kekuatan akal dan kebebasan berpikir. Tokoh filsuf yang sangat mengagungkan kekuatan akal dan dianggap sebagai Bapak Filsafat Modern adalah Rene Descartes. Pada abad ini dirumuskan adanya keterpisahan rasio dari agama, akal terlepas dari kungkungan gereja, sehingga Voltaire (1694-1778) menyebutnya sebagai the age of reason (zaman penalaran). Sebagai salah satu konsekuensinya adalah supremasi rasio berkembang pesat yang pada gilirannya mendorong berkem bangnya filsafat dan sains. Periode filsafat modern di Barat menunjukkan adanya pergeseran, segala bentuk dominasi gereja, kependetaan dan anggapan bahwa kitab suci sebagai satu-satunya sumber pengetahuan diporak-porandakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa abad modern merupakan era pembalasan terhadap zaman skolastik yang didominasi gereja.

• Posmodernisme
Filsafat postmodern ditandai dengan keinginan untuk mendobrak sifat-sifat filsafat modern yang mengagungkan keuniversalitasan, kebenaran tunggal, dan kebebasnilaian. Karena itu, filsafat postmodern sangat mengagungkan nilai-nilai relativitas dan mininarasi, berbeda dengan filsafat modern yang mengagungkan narasi-narasi besar. Filsafat postmodern cenderung lebih beragam dalam hal pemikirian.
Pada awal abad XX, di Inggris dan Amerika muncul aliran Pragmatisme yang dipelopori oleh William Jam es (1842-1910). Sebenarnya, Pragmatisme awalnya diperkenalkan oleh C.S. Pierce (1839-1914). Menurutnya, kepercayaan menghasilkan kebiasaan, dan berbagai kepercayaan dapat dibedakan dengan membandingkan kebiasaan yang dihasilkan. Oleh karena itu, kepercayaan adalah aturan bertindak. William James berpendapat bahwa teori adalah alat untuk memecahkan masalah dalam pengalaman hidup m anusia. Karena itu, teori dianggap benar, jika teori berfungsi bagi kehidupan manusia. Sedangkan agama, menurutnya, mempunyai arti sebagai perasaan (feelings), tindakan (acts) dan pengalaman individu manusia ketika mencoba memahami hubungan dan posisinya di hadapan apa yang m ereka anggap suci. Dengan demikian, keagam aan bersifat unik dan membuat individu menyadari bahwa dunia merupakan bagian dari system spiritual yang dengan sendirinya memberi nilai bagi atau kepadanya. Agak berbeda dengan William James, tokoh Pragmatisme lainnya, John Dewey (1859-1952) menyatakan bahwa tugas filsafat yang terpenting adalah memberikan pengarahan pada perbuatan manusia dalam praktek hidup yang harus berpijak pada pengalaman.
Pada saat yang bersamaan, juga berkembang aliran Fenomenologi di Jerman yang dipelopori oleh Edmund Husserl (1859-1938). Menurutnya, untuk mendapatkan pengetahuan yang benar ialah dengan menggunakan intuisi langsung, karena dapat dijadikan kriteria terakhir dalam filsafat. Baginya, Fenomenologi sebenarnya merupakan teori tentang fenomena; ia mempelajari apa yang tampak atau yang menampakkan diri. Pada abad tersebut juga lahir aliran Eksistensialisme yang dirintis oleh Soren Kierkegaard (1813-1855).

Diposting oleh Hendri Ansori | | 0 komentar Read More...

Pra Kemerdekaan
Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang

tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun, kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai Britania setelah Perang Jawa Britania-Belanda dan masa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda mengembangkan Hindia-Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah mitos belaka karena wilayah Aceh baru ditaklukkan kemudian setelah Belanda mendekati kebangkrutannya.

Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.

Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala.

VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.

Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir abad ke-18 dan setelah kekuasaan Britania yang pendek di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. Sebuah pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Setelah tahun 1830 sistem tanam paksa yang dikenal sebagai cultuurstelsel dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dll. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada para pelaksananya - baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah 1870.

Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut Kebijakan Beretika (bahasa Belanda: Ethische Politiek), yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi, dan sedikit perubahan politik. Di bawah gubernur-jendral J.B. van Heutsz pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat ini.

Gerakan nasionalisme
Pada 1905 gerakan nasionalis yang pertama, Serikat Dagang Islam dibentuk dan kemudian diikuti pada tahun 1908 oleh gerakan nasionalis berikutnya, Budi Utomo. Belanda merespon hal tersebut setelah Perang Dunia I dengan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda dan pelajar, yang beberapa di antaranya telah dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena kegiatan politis, termasuk Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno.

Perang Dunia II
Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.

Pendudukan Jepang
Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.

Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan; sementara itu Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum perang.

Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.

Proklamasi kemerdekaan
Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.

Dari 1945 hingga 1949, persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial.

Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949, setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.

Diposting oleh Hendri Ansori | | 0 komentar Read More...

Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau "Dokuritsu Junbi Cosakai", berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.

Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.

Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong.

Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan.

Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Peristiwa Rengasdengklok
Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, Sukarni, dan Wikana --yang konon kabarnya terbakar gelora heroismenya setelah berdiskusi dengan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka --yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Bersama Shodanco Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain, mereka membawa Soekarno (bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan) dan Hatta, ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Tujuannya adalah agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya.

Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu - buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang kerumah masing-masing. Mengingat bahwa hotel Des Indes (sekarang kompleks pertokoan di Harmoni) tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam, maka tawaran Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya (sekarang gedung museum perumusan teks proklamasi) sebagai tempat rapat PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia.

Pertemuan Soekarno/Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda.
Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke XVI (Angkatan Darat) yang menjadi Kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda tidak mau menerima Sukarno-Hatta yang diantar oleh Maeda Tadashi dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokio bahwa Jepang harus menjaga status quo, tidak dapat memberi ijin untuk mempersiapkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh Sekutu. Akhirnya Sukarno-Hatta meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tau. Melihat perdebatan yang panas itu Maeda dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokio dan dia mengetahui sebagai perwira penghubung Angkatan Laut (Kaigun) di daerah Angkatan Darat (Rikugun) dia tidak punya wewenang memutuskan.

Setelah dari rumah Nishimura, Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1) diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks Proklamasi. Setelah menyapa Sukarno-Hatta yang ditinggalkan berdebat dengan Nishimura, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sudiro (Mbah) dan Sayuti Melik. Myoshi yang setengah mabuk duduk di kursi belakang mendengarkan penyusunan teks tersebut tetapi kemudian ada kalimat dari Shigetada Nishijima seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarankan agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal ini Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti "transfer of power". Bung Hatta, Subardjo, B.M Diah, Sukarni, Sudiro dan Sajuti Malik tidak ada yang membenarkan klaim Nishijima tetapi di beberapa kalangan klaim Nishijima masih didengungkan.

Setelah konsep selesai disepakati, Sajuti menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman, milik Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler.[2] Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di Lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56[3] (sekarang Jl. Proklamasi no. 1).

Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi
Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.

Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.

Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.

Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Diposting oleh Hendri Ansori | | 0 komentar Read More...

Pembentukan BPUPKI
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya pelaksanaan janji Jepang mengenai kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Hibangase Yosio (orang Jepang) dan R.P. Soeroso.

Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh R.P.Soeroso, dengan wakil Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda (orang Jepang).
Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ir. soekarno untuk sebagai ketua PPKI dan Drs. Muh hata ditunjuk sebagai wikil ketuanya , sedangkan Mr.Ahmad Soerbadjo ditunjuk sebagai penasehatnya .

Pada tanggal 1 maret 1945 Letnan Jendral Kumakici Harada , pimpinan pemerintah pendudukan jepang di jawa , mengumumkan pembentukan badan penyelidik Usaha-usaha persiapan kemerdekan INDONESIA (Dokuritsu Junbi Cosakai ) . pengangkatan pengurus ini di umumkan pada tanggal 29 april 1945 . dr. K . R . T. Radjiman Wediodiningrat diangkat sebagai (Kaico ), sedangkan yang duduk sebagai ketua muda (fuku kico ) pertama di jabat oleh seorang jepang , Shucokai cirebon yang bernama Icibangase . R .P .Suroso diangkat sebagai kepala sekertariat dengan di bantu oleh Toyohiti Masuda dan Mr. A. G . Pringodigdo pada tanggal 28 mei 1945 dilangsungkan upacara peresmian badan penyelidik Usaha-Usaha persiapan kemerdekaan bertempat di gedung Cuo sangi in, jalan pejambon (Sekarang GedungDepartemen Luar negri ) ,jakarta.upacara peresmian itu dihadiri pula oleh dua pejabat jepang yaitu jendral Itagaki (panglima tentara ke tujuh yang bermarkas di singapura) dan letnan jendral nagano (panglima tentara Keenam belas yang baru ). Pada kesempatan itu di kibarkan bendera jepang ,Hinomaru oleh Mr.A.G. pringgodigdo yang disusul dengan pengibaran bendera merah putih oleh toyohiko Masuda
Pada tanggal 7 agustus 1945 BPUPKI di bubarkan sebagai penggantinya pemerintah pendudukan jepang membentuk PPKI .Ir. soekarno untuk sebagai ketua PPKI dan Drs. Muh hata ditunjuk sebagai wikil ketuanya , sedangkan Mr.Ahmad Soerbadjo ditunjuk sebagai penasehatnya

Rapat Pertama
Rapat pertama diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad, lembaga DPR bentukan Belanda.
Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Pada rapat pertama ini terdapat 3 orang yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara.
Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan lima asas yaitu:
1. peri kebangsaan
2. peri ke Tuhanan
3. kesejahteraan rakyat
4. peri kemanusiaan
5. peri kerakyatan
Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo mengusulkan lima asas yaitu:
1. persatuan
2. mufakat dan demokrasi
3. keadilan sosial
4. kekeluargaan
5. musyawarah
Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima asas pula yang disebut Pancasila yaitu:
a. kebangsaan Indonesia
b. internasionalisme dan peri kemanusiaan
c. mufakat atau demokrasi
d. kesejahteraan sosial
e. Ketuhanan yang Maha Esa

Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang menurut beliau dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila yaitu:
a. Sosionasionalisme
b. Sosiodemokrasi
c. Ketuhanan yang berkebudayaan
Bahkan masih menurut Soekarno, Trisila tersebut di atas masih dapat diperas menjadi Ekasila yaitu sila Gotong Royong. Selanjutnya lima asas tersebut kini dikenal dengan istilah Pancasila, namun dengan urutan dan nama yang sedikit berbeda.
Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam dalam Indonesia yang baru.
Masa antara Rapat Pertama dan Kedua
Sampai akhir rapat pertama, masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga akhirnya dibentuklah panitia kecil untuk menggodok berbagai masukan. Panitia kecil beranggotakan 9 orang dan dikenal pula sebagai Panitia Sembilan dengan susunan sebagai berikut:
1. Ir. Soekarno (ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua)
3. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
4. Mr. Muhammad Yamin (anggota)
5. KH. Wachid Hasyim (anggota)
6. Abdul Kahar Muzakir (anggota)
7. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
8. H. Agus Salim (anggota)
9. Mr. A.A. Maramis (anggota)
Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisikan: a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya b. Kemanusiaan yang adil dan beradab c. Persatuan Indonesia d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Rapat Kedua
Rapat kedua berlangsung 10-17 Juli 1945 dengan tema bahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Dalam rapat ini dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang dengan ketua Ir. Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air dengan ketua Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Mohamad Hatta.
Dengan pemungutan suara, akhirnya ditentukan wilayah Indonesia merdeka yakni wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya.
Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang yaitu:
1. Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota)
2. Mr. Wongsonegoro
3. Mr. Achmad Soebardjo
4. Mr. A.A. Maramis
5. Mr. R.P. Singgih
6. H. Agus Salim
7. Dr. Soekiman
Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Perancang UUD mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD tersebut.
Pada tanggal 14 Juli 1945, rapat pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok yaitu: a. pernyataan Indonesia merdeka b. pembukaan UUD c. batang tubuh UUD
Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta.
Susunan keanggotaan BPUPKI
1. KRT Radjiman Wedyodiningrat (Ketua)
2. R.P. Soeroso (Wakil Ketua)
3. Hibangase Yosio (Wakil Ketua) - orang Jepang
4. Ir. Soekarno
5. Drs. Moh. Hatta
6. Mr. Muhammad Yamin
7. Prof. Dr. Mr. Soepomo
8. KH. Wachid Hasjim
9. Abdoel Kahar Muzakir
10. Mr. A.A. Maramis
11. Abikoesno Tjokrosoejoso
12. H. Agoes Salim
13. Mr. Achmad Soebardjo
14. Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat
15. Ki Bagoes Hadikoesoemo
16. AR Baswedan
17. Soekiman
18. Abdoel Kaffar
19. R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking
20. KH. Ahmad Sanusi
21. KH. Abdul Halim
Di antara para anggotanya terdapat lima orang keturunan Tionghoa, yaitu
1. Liem Koen Hian
2. Tan Eng Hoa
3. Oey Tiang Tjoe
4. Oey Tjong Hauw
5. Yap Tjwan Bing.
Pembentukan PPKI
Karena BPUPKI dianggap terlalu cepat ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka Jepang membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Dokuritsu Junbi Iinkai, Komite Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno.
Keanggotaan
Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut:
1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
3. Prof. Mr. Dr. Soepomo (Anggota)
4. KRT Radjiman Wedyodiningrat (Anggota)
5. R. P. Soeroso (Anggota)
6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota)
7. Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Anggota)
8. Ki Bagus Hadikusumo (Anggota)
9. Otto Iskandardinata (Anggota)
10. Abdoel Kadir (Anggota)
11. Pangeran Soerjohamidjojo (Anggota)
12. Pangeran Poerbojo (Anggota)
13. Dr. Mohammad Amir (Anggota)
14. Mr. Abdul Abbas (Anggota)
15. Mr. Mohammad Hasan (Anggota)
16. Dr. GSSJ Ratulangi (Anggota)
17. Andi Pangerang (Anggota)
18. A.H. Hamidan (Anggota)
19. I Goesti Ketoet Poedja (Anggota)
20. Mr. Johannes Latuharhary (Anggota)
21. Drs. Yap Tjwan Bing (Anggota)

Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu :
1. Achmad Soebardjo (Anggota)
2. Sajoeti Melik (Anggota)
3. Ki Hadjar Dewantara (Anggota)
4. R.A.A. Wiranatakoesoema (Anggota)
5. Kasman Singodimedjo (Anggota)
6. Iwa Koesoemasoemantri (Anggota)

Persidangan
Tanggal 9 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok.
Setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan antara lain:
1. mengesahkan Undang-Undang Dasar,
2. memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI,
3. membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.
Berkaitan dengan UUD, terdapat perubahan dari bahan yang dihasilkan oleh BPUPKI, antara lain:
1. Kata Muqaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
2. Kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di dalam Piagam Jakarta diganti dengan Ketuhanan yang Mahaesa.
3. Mencoret kata-kata … dan beragama Islam pada pasal 6:1 yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia Asli dan beragama Islam.
4. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah.

BPUPKI dan PPKI yang awalnya di bentuk jepang hanya untuk menarik simpati bangsa Indonesia akhirnya berhasil membuat hal hal penting yang menjadi dasar kemerdekaan kita yaitu lahirnya UUD 1945 dan Pancasila yang menjadi dasar Negara kita sampai sekarang,PPKI juga berhasil memilih presiden dan wakilnya yang pertama kali secara aklamasi dan membentuk KNIP yang tugasnya membantu pekerjaan presiden BPUPKI dan PPKI adalah bagian penting dari sejarah kemerdekaan Indonesia

Diposting oleh Hendri Ansori | | 9 komentar Read More...

Mengenang
"Engkau Mau Apa?..Konfrontasi Ekonomi!, Kita djawab Dengan Konfrontasi Ekonomi!..
Konfrontasi Politik?..Kita Djawab dengan Konfrontasi politik!!!!..Konfrontasi Politik!!!!..
Mau Konfrontasi Militer...Kita Djawab dengan Konfrontasi Militer!!!!
IKI DADAKU....ENDI DADAMU!!!!!!!!!!!! (Sukarno dalam pidato Ganjang Malajsia)

Kita tidak gentar! Kalau; mereka serang kita, sekaligus kita hancur leburkan Singapura. Ya, memang karena Singapura adalah pokok, mile stone di dalam life line of imperialism. (Letnan Jenderal Ahmad Yani mengenai ancaman Nekolim)
Salah satu lagu yang pernah mewarnai jalan-jalan di Indonesia pada pertengahan tahun 60-an adalah lagu Ganyang Malaysia “Yok,..Kita Ganyang Tengku Abdul Rahman, Perutnya gendut kayak tempayan..” orang banyak mengira politik Ganyang Malaysia sebagai politik alih perhatian Bung Karno terhadap kondisi ekonomi yang carut marut, tapi sesungguhnya apa yang dicanangkan Bung Karno untuk menggagalkan proyek Neo Kolonialisme Federasi Malaysia merupakan buah dari pemikiran yang kritis terhadap perkembangan korektif Kapitalisme dan Imperialisme gaya baru.

Proyek pembentukan Federasi Malaysia dengan mencaplok Kalimantan Utara dan Singapura oleh Inggris melalui tangan Kuala Lumpur merupakan garis politik baru negara kolonialis itu membentuk jaringan imperialismenya seperti yang dilakukan di Timur Tengah atas pembentukan Irak, membantu penegakan rezim dinasti Saud di jazirah Arab dan membangun komunitas Israel di tengah-tengah bangsa Arab. Di Asia Tenggara Inggris membangun kantung-kantung koloninya guna mencegah meluasnya pengaruh paham kemerdekaan politik dan sosialisme dari Indonesia, Vietnam dan Burma. Proyek ini dibantu Amerika Serikat sebagai kelanjutan untuk mengcontain Indonesia. Tujuan utama dari politik Neo Kolonialisme dan Imperialisme adalah membuat agar negara-negara yang baru saja merdeka secara politik tetap memiliki ketergantungan ekonomi terhadap mereka, sehingga Kapital bisa terus terakumulasi.
Bung Karno adalah bahaya besar bagi Amerika-Inggris di tahun 1960-an, bahkan jauh lebih besar daripada Uni Soviet dan Cina, kenapa sebabnya?. Karena paham politik Bung Karno yang berusaha memutuskan secara total ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara kapitalisme, Bung Karno tidak mau menjual konsesi-konsesi sumber daya alam Indonesia karena itu sama saja dengan kolonialisme, konsesi harus disetujui apabila Indonesia mengambil manfaat dalam jumlah yang mayoritas. Itulah kesadaran negosiasi bangsa yang bermartabat.

Bagi barat Bung Karno adalah hantu yang menyebalkan mereka menyebarkan propaganda Bung Karno sebagai Hitler baru, Hantu bordil segala benua –bahkan ada film porno yang menggunakan aktor mirip Bung Karno berkencan dengan seorang gadis – Secara terus menerus karakter Bung Karno dihancurkan oleh media massa di Amerika sehingga mempengaruhi opini masyarakat Indonesia yang mendapat didikan Amerika untuk nentang Bung Karno, Amerika membangun propaganda seolah-olah Indonesia dikuasai diktator jahat dan mereka terpengaruh. Mereka lupa mayoritas bangsa Indonesia mencintai Bung Karno.
Hal terpenting dalam dunia kapitalisme adalah masalah kapital, titik! Kaum kapitalis bisa menemani siapa saja asal kepentingan kapitalnya jangan diganggu. Saat itu Amerika akrab dengan Moskow karena politik pasca Stalin yang mengedepankan Co-existence –kalau istilah Bung Karno “Lu ada, gua ada” Moskow mengakui keberadaan Amerika Serikat dan siap bekerja sama. Sementara Peking masih menolak adanya politik Co-existence itu. Bung Karno yang tahu pahitnya sebagai orang jajahan, sebagai orang yang dihina “bahkan bayi-bayi Belanda-pun sudah diajarkan meludah kepada kaum pribumi” begitu kata Bung Karno jadi dia tidak akan mau tanah air yang sudah direbut dengan pertarungan senjata, konflik politik yang rumit, kecerdikan politik diplomasi dan diatas segalanya, keberanian rakyat Indonesia diserahkan begitu saja kepada Amerika-Inggris dalam garis baru politik Neo Imperialisme.
Bung Karno paham benar bahwa Imperialisme –yang merupakan fase terakhir dari Kapitalisme- akan selalu melakukan koreksi-koreksi internal, awalnya Kapitalisme mengkoreksi kekejaman-kekejaman kapitalis di negara asalnya dengan mengekspor kekejaman itu ke wilayah-wilayah jajahan. Kemudian setelah wilayah jajahan insyaf akan ketertindasan, Kapitalisme itu kemudian mengkoreksi dirinya lagi dengan merubah menjadi perusahaan-perusahaan multinasional. Sadar akan mulai membesarnya imperialisme jenis baru ini Bung Karno berniat mengambil alih perusahaan-perusahaan besar asing di Indonesia macam : Stanvac, Caltex, Union Carbide, Good Year dll. Bung Karno yang pemikirannya jauh ke depan melampaui jamannya sudah mengindikasikan bahwa bentuk penjajahan masa depan bukan lagi masalah perluasan wilayah lantas menerapkan kapitalis vulgar, tapi kolonialisme bentuk baru yang senjatanya adalah modal. Modal/Kapital yang oleh kaum liberalis didengung-dengungkan tidak memiliki batas-batas negara adalah kebohongan yang dipropagandakan oleh mereka, nyatanya manfaat kapital itu hanya bersarang pada segelintir kelompok yang dekat dengan penguasa, orang yang berada di dalam sistem kekuasaan yang didukung Amerika-Inggris yang kemudian mewariskan utang yang besar kepada bangsa yang digoblokin itu. (untuk kasus Indonesia, ketika Bung Karno jatuh utang negara kita tidak sampai 100 juta dollar US, tapi saat Pak Harto lengser harta kekayaan Suharto saja yang dilansir majalah Time 80 milyar dollar, dengan utang bangsa ini berkali lipat lebih besar)

Politik Neo Kolonialisme dan Imperialisme adalah politik yang menciptakan ketergantungan untuk melestarikan pangsa pasar produk-produk kapitalis, ketergantungan itu dikreasikan lewat godaan-godaan kapitalis seperti : uang yang didapat secara instan, barang-barang mewah yang tidak perlu dan gaya hidup modern tapi hedonis tanpa tahu memproduksi dan menciptakan nilai tambah. Ini sama saja dengan menciptakan kondisi agar seorang kuli tetap menjadi kuli. Kuli-kuli kontrak Deli terus memperpanjang kontrak kerjanya sebagai budak dengan diiming-imingi judi, pelacur dan minuman keras bahkan candu/opium dengan harga diatas upah mereka akhirnya mereka yang tergoda mengutang pada onderneming sehingga dia tidak bisa menabung upah kuli, tidak mampu melepaskan diri dari kerja budak dan terjerat hutang. Bung Karno paham benar bahwa negara yang ia merdekakan harus sepenuhnya bisa melakukan proses produksinya sendiri, merdeka secara ekonomi, merdeka secara pikiran dan merdeka budayanya inilah yang disebutnya sebagai Berdikari dalam Trisakti : Berdikari dalam Politik, Berdikari dalam ekonomi dan Berkepribadian Indonesia. Ketiga prinsip karakter manusia Indonesia ini yang akan berguna untuk menghadapi gempuran pengaruh candu kapitalis dan kuat hidup menderita kalau perlu makan batu demi masa depan Indonesia yang lebih gemilang (tapi mahasiswa-mahasiswi 66 yang terpengaruh CIA itu malah bawa-bawa wajan dan menaruh batu-batu lalu seakan-akan memasak batu untuk mengejek ungkapan Bung Karno, buktinya setelah tiga puluh tahun mereka menjadi bagian dari sistem korup di Indonesia yang tidak peduli dengan rakyat, sedikit dari mereka yang waras dan konsisten terhadap nilai-nilai moral yang diyakini malah diinjak-injak kemanusiaannya seperti :Arif Budiman)

Indonesia pada dasarnya tidak mau ikut campur dengan rencana pencaplokan Kalimantan Utara oleh Kuala Lumpur. Wilayah Sabah dan Sarawak yang sesungguhnya merupakan wilayah kekuasaan kesultanan Sulu (Filipina Selatan), Presiden Macapagal-lah yang protes terhadap pencaplokan Sabah dan Sarawak yang sebelumnya disewa Inggris dari Sultan Jamal Alam dari Sulu. Setelah masa sewa habis, eh tahu-tahu Menhan Najib Tun Rajak koar-koar akan berperang untuk mendapatkan hak atas Sabah dan Sarawak juga mengancam Filipina supaya tidak masuk Kalimantan Utara.

Kelakuan Inggris lewat boneka-boneka politiknya di Kalimantan Utara memang mirip kelakuan Amerika terhadap Hamas saat ini, lewat pemilu yang demokratis Hamas menang tapi malah diisolir tidak dihadapi secara jantan. Begitu juga dengan Partai Rakyat Brunai yang dipimpin Kapten Azhari (Azhari ini pernah berjuang dalam revolusi kemerdekaan di Indonesia jadi dia tahu benar semangat kemerdekaan). PRB menang 54 kursi dari 55 kursi Pemilu distrik di Kalimantan Utara pada Pemilu Agustus 1962. Tapi pemerintah Kuala Lumpur yang dihasut Inggris tidak mau mengakui dan mencap Azhari sebagai pemberontak juga antek-anteknya Sukarno. Padahal Azhari sama sekali nggak berhubungan dengan Indonesia, dia selalu kontak dengan Wapres Filipina Imannuel Palaez. Si Tunku Abdurahman itu malah nunjuk-nunjuk Indonesia sebagai biang keladi kasus Azhari, terang saja Indonesia nolak tuduhan Tunku karena merasa tidak tahu apa-apa. Ketua Umum PNI, Ali Sastro yang juga pernah jadi Perdana

Menteri di era KTT Asia Afrika, Bandung 1955 angkat bicara bahwa Indonesia tidak tahu menahu tentang kasus di Kalimantan Utara tapi jikalau perjuangan itu merupakan perlawanan terhadap Imperialisme maka Indonesia akan mendukung. Tunku malah balik membentak pernyataan Ali Sastro “Jangan campuri urusan Kalimantan Utara!”

Bung Karno yang sudah nggak nahan lihat kelakuan tengil negara kecil yang nggak berani perang buat kemerdekaannya sendiri menjawab ancaman Tunku di depan Konferensi Pers Wartawan Asia Afrika di Jakarta pada April 1963 : “Perjuangan rakyat Serawak, Brunai dan Sabah, adalah bagian dari perjuangan negara-negara ‘the new emerging forces’ yang membenci penghisapan manusia oleh manusia”. Pernyataan Bung Karno ini bikin gemeter orang-orang Malaya yang jadi boneka Inggris itu, maklum dengan Belanda yang senjatanya modern dan didukung Amerika Serikat saja berani ngelabrak ke Irian Barat, ini dengan negara kecil yang nggak pernah perang petentang petenteng.

Jepang yang tahu benar kehebatan militer Indonesia dan kenekatan orang Indonesia kalau bertempur (maklum tentara mereka yang ndidik ilmu militer orang Indonesia) berusaha bikin adem suasana, mereka menganjurkan diadakan perundingan empat mata antara Sukarno dan Tunku di Tokyo 31 Mei – 11 Juni 1963. Pertemuan Tokyo itu juga dilanjutkan dengan konferensi tribangsa Malaysia-Phillipina-Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah Maphillindo. Gagasan Maphillindo dari Macapagal ini ditentang oleh Inggris dan Amerika mereka takut Maphillindo akan jadi sebuah pakta pertahanan anti barat. Awalnya diadakan pertemuan setingkat menlu, kemudian diputuskan untuk mengadakan pertemuan antara Sukarno-Tunku Abdulrahman-Macapagal di Manila yang berakhir Agustus 1963, pertemuan ini hanya mengesahkan pertemuan tingkat luar negeri saja. Bung Karno dan Macapagal yang punya darah pejuang anti kolonialis dalam pertemuan itu, bertemu empat mata tanpa melibatkan Tunku yang boneka politik Inggris. Bung Karno dan Macapagal dalam pembicaraan itu sepakat untuk mengeluarkan doktrin yang dikenal Doktrin Sukarno-Macapagal : “Urusan Bangsa Asia diselesaikan oleh Bangsa Asia sendiri”.

Lahirnya doktrin itu langsung bikin gempar London, karena pada saat itu mereka sedang merancang Federasi Malaysia yang akan mencaplok Kalimantan Utara yang tujuan utamanya untuk mengcontain Indonesia. Merasa didahului Sukarno-Macapagal para agen intel Inggris dan spion Melayu bikin rumor akan membentuk Federasi Malaysia selambat-lambatnya 31 Agustus 1963. Hal ini berarti menafikan usul Sukarno agar bentukan Federasi harus memperhatikan suara rakyat lewat referendum atau Hak Penentuan nasib sendiri yang jadi wasitnya Sekjen PBB, U Thant. Cuek bebek saja dengan protes Indonesia, London memutuskan menambah pasukan di Malaysia sekitar 50.000 pasukan seakan-akan ini digunakan untuk bersiap dalam politik konfrontasi dengan Indonesia. Untuk membentuk Federasi Malaysia ini London bujukin Amerika agar masuk ke Asia Tenggara sekaligus mendorong agar Pakta ANZUS (Australia, New Zealand, United States) memback-up kemungkinan perang Inggris-Indonesia di Kalimantan Utara.

Bung Karno kesal bukan main dengan kelakuan Inggris ini. Pembentukan Federasi Malaysia dirasakannya sebagai sebuah Prolog dari rencana besar menguasai Asia Tenggara supaya jatuh lagi ke tangan Inggris dan Amerika (setelah Perancis dan Belanda minggat dihajar keberanian rakyat Vietnam dan Indonesia), kalau ini berhasil Inggris akan untung besar karena ia akan mendapat warisan dari Belanda tanpa perlu bikin traktat-traktat seperti jaman Raffles, tapi cukup gertak dan ngibulin pemimpin Indonesia. Sementara Vietnam yang hak milik Perancis, sudah dikapling Amerika. Untuk nguasain Indonesia, Inggris minta bantuan sepupunya Amerika buat gebukin Sukarno sampai berdarah-darah kalau perlu sampai mati. Tadinya Amerika mau hantam langsung saja Indonesia pakai Armada ke VII yang sudah muter-muter di sekitar Indonesia, tapi Inggris yang otaknya lebih dingin dan jago bikin dokumen bodong macam James Bond ngajak CIA dan jaringan cecunguk-cecunguk orang Indonesia yang anti Sukarno bikin pancingan agar PKI dan Angkatan Darat masuk perangkap yang tujuan utamanya bikin mampus Bung Karno. Mereka sadar kaki-kaki politik Bung Karno ada di dua kelompok ini. Kalau kedua kaki ini diamputasi maka Bung Karno nggak akan bisa bertarung lawan Inggris di Kalimantan Utara, kalau perlu setelah itu Indonesia dipecah-pecah. Kebetulan pemimpin kedua kelompok ini juga lagi berseteru akibat isu Angkatan Ke V. Bung Karno sendiri yang mencetuskan ide Angkatan Ke V yang akan digunakan sebagai barisan bersenjata perlawanan rakyat semesta. Kalau Angkatan Ke V bisa dibentuk maka Indonesia akan mempunyai kekuatan militer yang nyaris menyamai kekuatan militer RRC. Angkatan ke V juga bisa merupakan perwujudan dari UUD 1945 pasal 30 tentang Bela Negara. Karena Indonesia memang sudah dalam ancaman fisik dari Inggris yang menempatkan banyak pasukannya di front terdepan Kalimantan Utara. Tapi untuk melakukan mobilisasi pasukan Angkatan Ke V hanya PKI-lah yang paling siap, soalnya cuman dia sendiri partai yang belum bubar selain PNI dan NU. PNI sendiri sudah lemah luar dalam dalam pencatatan ulang pada Kongres Purwekerto 1963 kader PNI hanya sekitar 1 juta orang, ini bukan mencerminkan partai yang besar lagi.

Kalau kader-kader PKI masuk Angkatan Ke V, ini berarti satu-kosong buat PKI dalam persaingannya dengan Angkatan Darat, karena satu-satunya yang tidak dimiliki PKI dalam perseteruannya itu hanyalah Pasukan Bersenjata. Angkatan Ke V juga dicurigai sebagai langkah awal pembentukan tentara merah di Indonesia. Kecurigaan ini terus dihembus-hembuskan pihak yang berkepentingan merusak persatuan bangsa Indonesia dibawah Bung Karno.

Tapi harus diakui bahwa Inggris memang lebih hebat daripada kita dalam perseteruan Kalimantan Utara. Bekerjasama dengan CIA, mereka berhasil menghancurkan dua kekuatan pendukung Bung Karno sekaligus –Angkatan Darat dan PKI – dalam sebuah peristiwa aneh Gerakan Untung 30 September 1965. Loyalis Bung Karno, Jenderal Ahmad Yani dibunuh dalam gerakan itu, juga hampir seluruh Staff penting Yani yang tergabung dalam SUAD. DN Aidit, tokoh politik kunci PKI yang juga pendukung berat Bung Karno tewas ditembak tentara dalam kemelut itu beberapa bulan kemudian tanpa proses pengadilan, 2-3 juta manusia Indonesia dibantai dalam histeria massa menyusul peristiwa penculikan enam Jenderal. Belakangan keterlibatan Inggris dan CIA ini disebut oleh Bung Karno dalam pidato Nawaksara tahun 1967 mengenai peristiwa Gestok, kata Bung Karno, peristiwa Gestok disebabkan oleh :

1. Keblingernya Pemimpin-Pemimpin PKI
2. Lihainya CIA dan agen-agen asing
3. Adanya oknum-oknum yang tidak benar

Setelah peristiwa aneh misterius itu ditengah kekacauan politik Bung Karno masih sempat memberi tugas Dubes Keliling Ny. Supeni untuk meminta agar Macapagal menunda pengakuan Federasi Malaysia pada bulan Februari 1966, sembari menunggu keputusan konferensi Maphillindo yang gunanya juga mengakhiri politik Konfrontasi. Tapi nasib berkata lain, Bung Karno keburu dijegal Supersemar sialan itu. SP 11 Maret 1966 hanya surat penugasan keamanan, ternyata sudah dipelintir jadi Surat pelimpahan kekuasaan yang ujung-ujungnya Pencopotan Presiden Sukarno oleh MPRS.

Setelah Bung Karno jatuh, maka berkuasalah Orde Baru yang dengan mudah menjual kekayaan alam kita. Atas nama ekonomi pasar semua negara-negara kapitalis besar bancakan disini. Amerika lewat pemberian hutangnya terus menjerat Indonesia dengan proyek-proyek yang nilainya seribu kali lipat kebutuhan sebenarnya (Baca John Perkins) sehingga kita terus-terusan bergantung dengan IMF. Kemilau nafsu kebendaan telah melupakan hakikat kenapa kita dulu bertarung nyawa untuk merdeka?. Tanpa lagi ada malu di wajah-wajah para maling itu yang pakai baju safari mereka mengajari rakyat bagaimana cara mencuri. Jadilah Indonesia bukan lagi bangsa yang besar dan bermartabat seperti jaman Bung Karno. Ketika saya melihat wajah Donald Luther Colopita berdarah-darah, samar-samar saya teringat wajah Bung Karno, bagaimana kecewanya dia lihat anak bangsanya sendiri digebukin di negara kecil yang nggak pernah perang buat ngerebut kemerdekaannya sendiri, setelah itu mereka tidak mau minta maaf dan bersikap arogan dengan mengatakan akan melihat proses hukum, kayak Malaysia tahu aja proses hukum yang benar!, Waperdam-nya sendiri Anwar Ibrahim saja dipecundangi di depan hukum Malaysia itu demi kekuasaan picik. Bung Karno benar, bahwa penjajahan dalam bentuk baru akan berubah wujud. Kita bukan lagi bangsa yang berani, tapi bangsa pengecut.

Memaklumi tiadanya pernyataan maaf dari Malaysia pun pake bawa-bawa alasan ‘kepribadian masing-masing’ – sembari menonjolkan diri kalo gara-gara asap Presiden kita yang plin-plan itu mau minta maaf – Dia ngomong tanpa melakukan move politik agar kita ada harga dirinya padahal jelas warga negara kita sudah dihina dan kelakuan Malaysia mencitrakan orang Indonesia sudah keterlaluan, sebenarnya rakyat menunggu ucapan Presiden kita untuk membangkitkan kesadaran harga diri, banyaklah cerita orang kita disana tentang bagaimana keterlaluannya mereka. Tanpa orang-orang Indonesia, tidak ada itu Petronas...susunan batu pondasi Petronas dibangun lewat keringat orang-orang Indonesia yang jadi kuli bangunan disana, tapi setelah orang kita ditendang-tendang. Malah ada iklan kunci rumah yang tagline-nya “Awas sudah banyak orang Indon” apa ini tidak keterlaluan.

Diposting oleh Hendri Ansori | | 0 komentar Read More...

28 Oktober 1928 Kongres Pemuda II
Satu Tanah Air, Bangsa dan Bahasa

Peristiwa sejarah Soempah Pemoeda atau Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari Pemuda-Pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemoeda-Pemoedi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda

Kongres Pemuda II dilaksanakan tiga sesi di tiga tempat berbeda oleh organisasi Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong, Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon, dsb serta pengamat dari pemuda tiong hoa seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang dan Tjoi Djien Kwie.
Isi Dari Sumpah Pemuda Hasil Kongres Pemuda Kedua :

PERTAMA : Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe, Tanah Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah Yang Satu, Tanah Indonesia).

KEDOEA : Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa Yang Satu, Bangsa Indonesia).

KETIGA : Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia).

Dalam peristiwa sumpah pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Soepratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar Sin Po dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial hindia belanda, namun para pemuda tetap terus menyanyikannya.

Apabila kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai banyak hal tentang Sumpah Pemuda kita bisa menunjungi Museum Sumpah Pemuda yang berada di Gedung Sekretariat PPI Jl. Kramat Raya 106 Jakarta Pusat. Museum ini memiliki koleksi utama seperti biola asli milik Wage Rudolf Supratman yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta foto-foto bersejarah peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi tonggak sejarah pergerakan pemuda-pemudi Indonesia.

Diposting oleh Hendri Ansori | | 0 komentar Read More...

Sekilas sejarah DPR-RI dapat dilihat dalam beberapa periode penting yaitu:
A. Volksraad (1918-1942)
B. Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1949)
C. DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (1949-1950)
D. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950-1956)
E. DPR Hasil Pemilu 1955 (20 Maret 1956-22 Juli 1959)
F. DPR Hasil Pemilu 1955 Paska-Dekrit Presiden 1959 (1959-1965)
G. DPR Gotong Royong Tanpa Partai Komunis Indonesia (1965-1966)
H. DPR-GR Masa Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru
I. DPR-GR Masa Orde Baru 1966-1971
J. DPR Hasil Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997
K. DPR Hasil Pemilu 1999 (1999-2004)
L. DPR Hasil Pemilu 2004 (2004-2009)

A. Volksraad (1918-1942)

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam
parlemen bentukan pemerintahan kolonial Belanda yang dinamakan Volksraad. Dibentuknya lembaga ini merupakan dampak gerakan nasional serta perubahan yang mendasar di seluruh dunia dengan selesainya Perang Dunia I (1914-1918).

Volksraad dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 (Ind. Stb. No. 114 Tahun 1917) dengan dilakukannya penambahan bab baru yaitu Bab X dalam Regeerings Reglement 1954 yang mengatur tentang pembentukan Volksraad. Pembentukan tersebut baru terlaksana pada tahun 1918 oleh Gubernur Jeneral Mr. Graaf van Limburg Stirum.

Kaum nasionalis moderat, seperti Mohammad Husni Thamrin, menggunakan Volksraad sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka melalui jalan parlemen.

Volksraad sebagai sebuah lembaga dalam konteks Indonesia sebagai wilayah jajahan pada saat itu memang hanya merupakan basa basi politik pemerintahan kolonial. Lewat pemilihan yang bertingkat-tingkat dan berbelit, komposisi keanggotaan Volksraad pada mulanya tidak begitu simpatik.

A.1. Pengisian Jabatan dan Komposisi

Pemilihan orang untuk mengisi jabatan Volksraad diawali dengan pembentukan berbagai “Dewan Kabupaten” dan “Haminte Kota”, di mana setiap 500 orang Indonesia berhak memilih “Wali Pemilih” (Keesman). Kemudian Wali Pemilih inilah yang berhak memilih sebagian anggota Dewan Kabupaten. Kemudian setiap provinsi mempunyai “Dewan Provinsi”, yang sebagian anggotanya dipilih oleh Dewan Kabupaten dan Haminte Kota di wilayah provinsi tersebut. Sebagian besar anggota Dewan Provinsi yang umumnya dari bangsa Belanda, diangkat oleh Gubenur Jenderal.

Susunan dan komposisi Volksraad yang pertama (1918) beranggotakan 39 orang (termasuk ketua), dengan perimbangan:

a. Dari jumlah 39 anggota Volksraad, orang Indonesia Asli melalui “Wali Pemilih” dari “Dewan Provinsi” berjumlah 15 anggota (10 orang dipilih oleh “Wali Pemilih” dan 5 orang diangkat oleh Gubernur Jenderal)

b. Jumlah terbesar, atau 23 orang, anggota Volksraad mewakili golongan Eropa dan golongan Timur Asing, melalui pemilihan dan pengangkatan oleh Gubernur Jenderal (9 orang dipilih dan 14 orang diangkat).

c. Adapun orang yang menjabat sebagai ketua Volksraad bukan dipilih oleh dan dari anggota Volksraad sendiri, melainkan diangkat oleh mahkota Nederland.

Tahun 1927:

Ketua: 1 orang (diangkat oleh Raja)
Anggota: 55 orang (Anggota Volksraad dari golongan Bumi Putra hanya berjumlah 25 orang)

Tahun 1930:
Ketua: 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota: 60 orang (Anggota Volksraad dari golongan Bumi Putra hanya berjumlah 30 orang)

Muncul beberapa usul anggota untuk mengubah susunan dan pengangkatan Volksraad ini agar dapat dijadikan tahap menuju Indonesia merdeka, namun selalu ditolak. Salah satunya adalah “Petisi Sutardjo” pada tahun 1935 yang berisi "permohonan kepada Pemerintah Belanda agar diadakan pembicaraan bersama antara Indonesia dan Berlanda dalam suatu perundingan mengenai nasib Indonesia di masa yang akan datang", atau Gerakan Indonesia Berparlemen dari Gabungan Politik Indonesia. Petisi ini juga ditolak pemerintah kolonial Belanda.

A.2. Tugas Volksraad

Volksraad lebih mengutamakan memberi nasihat kepada Gubernur Jenderal daripada “menyuarakan” kehendak masyarakat. Karena itu, Volksraad sama sekali tidak memuaskan bagi bangsa Indonesia. Bahkan, “parlemen gadungan” ini juga tidak mempunyai hak angket dan hak menentukan anggaran belanja negara sehingga tidak mempunyai kekuasaan seperti parlemen pada umumnya.

Sesuai dengan perkembangan politik di Indonesia, perubahan sedikit demi sedikit terjadi di lembaga ini. Perubahan yang signifikan terjadi pada saat aturan pokok kolonial Belanda di Indonesia, yaitu RR (Regeling Reglement, 1854) menjadi IS (Indische Staatsregeling). Perubahan ini membawa pengaruh pada komposisi dan tugas-tugas Volksraad.

Perubahan sistem pemilihan anggota terjadi sejak 1931. Sebelumnya, semua anggota Volksraad yang dipilih melalui satu badan pemilihan bulat, dipecah menjadi tiga badan pemilihan menurut golongan penduduk yang harus dipilih. Selain itu, diadakan pula sistem pembagian dalam dua belas daerah pemilihan bagi pemilihan anggota warga negara (kaula) Indonesia asli.

Berbagai tuntutan dari kalangan Indonesia asli semakin bermunculan agar mereka lebih terwakili. Sampai 1936, komposisi keanggotaan menjadi:
· 8 orang mewakili I.E.V. (Indo Eurupeesch Verbond)
· 5 orang mewakili P.P.B.B.
· 4 orang mewakili P.E.B. (Politiek Economische Bond)
· 4 orang V.C. (Vederlandisch Club)
· 3 orang mewakili Parindra
· 2 orang mewakili C.S.P (Christelijk Staatkundige Partj)
· 2 orang mewakili Chung Hwa Hui (Kelompok Cina)
· 2 orang mewakili IKP (Indisch Katholieke Partj)
· 4 orang mewakili golongan Pasundan, VAIB (vereeniging Ambtenaren Inl. Bestuur), partai Tionghoa Indonesia
· 5 orang mewakili berbagai organisasi yang setiap organisasi mendapat satu kursi yaitu organisasi sebagai berikut: 1 (Persatuan Minahasa); 1 (Persatuan Perhimpunan katoliek di Jawa), 1 (persatuan kaum Kristen), 1 (Perhimpunan Belanda); 1 (Organisasi Wanita I.E.V)

Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.

B. Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1949)

Pada masa ini, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Pusat (KNIP). Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia.

Anggota KNIP tersebut berjumlah 60 orang, tetapi sumber yang lain menyatakan terdapat 103 anggota KNIP. KNIP sebagai MPR sempat bersidang sebanyak enam kali. Dalam melakukan kerja DPR, dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Badan Pekerja tersebut berhasil menyetujui 133 RUU, di samping pengajuan mosi, resolusi, usul dan lain-lain.

C. DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Sebagai konsekuensi diterimanya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), diadakan perubahan bentuk negara kesatuan RI menjadi negara serikat. Perubahan ini dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdasarkan Konstitusi RIS yang menganut sistem pemerintahan parlementer, badan legislatif RIS dibagi menjadi dua kamar, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

C.1. DPR-RIS

Jumlah anggota DPR terdiri dari 146 orang yang mewakili negara/daerah bagian dengan perincian sebagai berikut:

a. Republik Indonesia 49 orang
b. Indonesia Timur 17 orang
c. Jawa Timur 15 orang
d. Madura 5 orang
e. Pasundan 21 orang
f. Sumatera Utara 4 orang
g. Sumatera Selatan 4 orang
h. Jawa Tengah 12 orang
i. Bangka 2 orang
j. Belitung 2 orang
k. Riau 2 orang
l. Kalimantan Barat 4 orang
m. Dayak Besar 2 orang
n. Banjar 3 orang
o. Kalimantan Tenggara 2 orang
p. Kalimantan Timur 2 orang

DPR-RIS dan Senat bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan pembuatan perundang-undangan. DPR-RIS juga berwenang mengontrol pemerintah, dengan catatan presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi para menteri bertanggung jawab kepada DPR atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri.

Di samping itu, DPR-RIS juga memiliki hak menanya dan menyelidik. Dalam masa kerjanya selama enam bulan, DPR-RIS berhasil mengesahkan tujuh undang-undang.

C.2. Senat-RIS

Keanggotaan Senat RIS berjumlah 32 orang, yaitu masing-masing dua anggota dari tiap negara/negara bagian. Secara keseluruhan, cara kerja Senat RIS diatur dalam Tata Tertib Senat RIS.

D. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950-1956)

Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDS NKRI, UU No. 7/1850, LN No. 56/1950). UUDS ini merupakan adopsi dari UUD RIS yang mengalami sedikit perubahan, terutama yang berkaitan dengan perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan. Pada tanggal yang sama, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan:

1. Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi;
2. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

D.1. Keanggotaan DPRS

Sesuai isi Pasal 77 UUDS, ditetapkan jumlah anggota DPRS adalah 236 orang, yaitu 148 anggota dari DPR-RIS, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari Dewan Pertimbangan Agung.

Fraksi di DPRS (menurut catatan tahun 1954):

1. Masjumi 43 orang
2. PNI 42 orang
3. PIR-Hazairin 19 orang 22 orang
4. PIR-Wongso 3 orang
5. PKI 17 orang
6. PSI 15 orang
7. PRN 13 orang
8. Persatuan Progresif 10 orang
9. Demokrat 9 orang
10. Partai Katolik 9 orang
11. NU 8 orang
12. Parindra 7 orang
13. Partai Buruh 6 orang
14. Parkindo 5 orang
15. Partai Murba 4 orang
16. PSII 4 orang
17. SKI 4 orang
18. SOBSI 2 orang
19. BTI 1 orang
20. GPI 1 orang
21. Perti 1 orang
22. Tidak berpartai 11 orang

D.2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPRS

a. Kedudukan dan Tugas DPRS

DPR-RIS dan Senat bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan pembuatan perundang-undangan. Selain itu, dalam pasal 113-116 UUDS ditetapkan bahwa DPR mempunyai hak menetapkan anggaran negara. Seterusnya dalam Pasal 83 ayat (2) UUDS ditetapkan bahwa para menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri. Ini berarti DPR berhak dan berkewajiban senantiasa mengawasi segala perbuatan pemerintah.

b. Hak-hak dan Kewajiban DPRS

(i) Hak Amandemen
DPR berhak mengadakan perubahan-perubahan usul UU yang dimajukan pemerintah kepadanya.

(ii) Hak Menanya dan Hak Interpelasi
DPR mempunyai hak menanya dan hak memperoleh penerangan dari menteri-menteri, yang pemberiannya dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum RI.

(iii) Hak Angket
DPR mempunyai hak menyelidiki (enquete) menurut aturan-aturan yang ditetapkan UU.

(iv) Hak Kekebalan (imunitet)
Ketua, anggota DPR dan menteri-menteri tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena apa yang dikemukakan dalam rapat atau surat kepada majelis, kecuali jika mereka mengumumkan apa yang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan syarat supaya dirahasiakan.

(v) Forum Privelegiatum
Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi oleh MA, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan UU dan yang dilakukan dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan UU.

(vi) Hak mengeluarkan suara.
D.3. Hubungan DPRS dengan pemerintah
Sama halnya dengan UUD RIS, UUDS juga menganut sistem pemerintahan parlementer. DPRS dapat memaksa kabinet atau masing-masing menteri meletakkan jabatannya. Namun berbeda dengan ketentuan dalam UUD RIS, UUDS memasukkan pula ketentuan bahwa presiden dapat membubarkan DPRS, kalau DPRS dianggapnya tidak mewakili kehendak rakyat lagi.

D.4. Hasil-hasil pekerjaan DPRS
a. menyelesaikan 167 uu dari 237 buah RUU
b. 11 kali pembicaraan tentang keterangan pemerintah
c. 82 buah mosi/resolusi.
d. 24 usul interpelasi.
e. 2 hak budget.

E. DPR Hasil Pemilu 1955 (20 Maret 1956-22 Juli 1959)
DPR hasil Pemilu 1955 berjumlah 272 orang. Perlu dicatat bahwa Pemilu 1955 juga memilih 542 orang anggota konstituante, yang bertugas menyusun konstitusi Indonesia yang definitif, menggantikan UUDS.

Tugas dan wewenang DPR hasil Pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya satu dua partai yang kuat, memberi gambaran bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalam masa ini terdapat tuga kabinet yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo, dan Kabinet Djuanda.

F. DPR Hasil Pemilu 1955 Paska-Dekrit Presiden 1959 (1959-1965)
Pada tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan menyatakan bahwa Indonesia kembali kepada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 2959. Jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelah mengangkat sumpah. Dalam DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masjumi, NU, dan PKI.

Dengan Penpres No. 3 tahun 1960, presiden membubarkan DPR karena DPR hanya menyetujui 36 milyar rupiah APBN dari 44 milyar yang diajukan. Setelah membubarkan DPR, presiden mengeluarkan Penpres No. 4 tahun 1960 yang mengatur Susunan DPR-Gotong Royong (DPR-GR).

DPR-GR beranggotakan 283 orang yang semuanya diangkat oleh presiden dengan Keppres No. 156 tahun 1960. Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan kepada presiden pada waktu-waktu tertentu. Kewajiban ini merupakan penyimpangan dari Pasal 5, 20, dan 21 UUD 1945. Selama 1960-1965, DPR-GR menghasilkan 117 UU dan 26 usul pernyataan pendapat.

G. DPR Gotong Royong Tanpa Partai Komunis Indonesia (1965-1966)
Setelah peristiwa G.30.S/PKI, DPR-GR membekukan sementara 62 orang anggota DPR-GR eks PKI dan ormas-ormasnya. DPR-GR tanpa PKI dalam masa kerjanya satu tahun, mengalami empat kali perubahan komposisi pimpinan, yaitu:

a. Periode 15 November 1965-26 Februari 1966.
b. Periode 26 Februari 1966-2 Mei 1966.
c. Periode 2 Mei 1966-16 Mei 1966.
d. Periode 17 Mei 1966-19 November 1966.

Secara hukum, kedudukan pimpinan DPR-GR masih berstatus sebagai pembantu presiden sepanjang Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 belum dicabut.

H. DPR-GR Masa Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru
Dalam rangka menanggapi situasi masa transisi, DPR-GR memutuskan untuk membentuk dua panitia:

1. Panitia politik, berfungsi mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah bidang politik.
2. Panitia ekonomi, keuangan dan pembangunan, bertugas memonitor situasi ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran ke arah pemecahannya.

I. DPR-GR Masa Orde Baru 1966-1971
Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 10/1966, DPR-GR masa “Orde Baru” memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari “Orde Lama” ke “Orde Baru.”

Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966-1971 adalah sebagai berikut:

1. Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya.
2. Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya.
3. Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7.
J. DPR Hasil Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997
Setelah mengalami pengunduran sebanyak dua kali, pemerintahan “Orde Baru” akhirnya berhasil menyelenggarakan Pemilu yang pertama dalam masa pemerintahannya pada tahun 1971. Seharusnya berdasarkan Ketetapan MPRS No. XI Tahun 1966 Pemilu diselenggarakan pada tahun 1968. Ketetapan ini diubah pada Sidang Umum MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto, yang menggantikan Presiden Soekarno, dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971.

Menjelang Pemilu 1971, pemerintah bersama DPR-GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan (sistem proporsional). Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Sistem yang sama masih terus digunakan dalam enam kali Pemilu, yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Sejak Pemilu 1977, pemerintahan “Orde Baru” mulai menunjukkan penyelewengan demokrasi secara jelas. Jumlah peserta Pemilu dibatasi menjadi dua partai dari satu golongan karya (Golkar). Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai-partai yang ada dipaksa melakukan penggabungan (fusi) ke dalam dua partai tersebut. Sementara mesin-mesin politik “Orde Baru” tergabung dalam Golkar. Hal ini diakomodasi dalam UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Keadaan ini berlangsung terus dalam lima kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu tersebut, Golkar selalu keluar sebagai pemegang suara terbanyak.

Dalam masa ini, DPR berada di bawah kontrol eksekutif. Kekuasaan presiden yang terlalu besar dianggap telah mematikan proses demokratisasi dalam bernegara. DPR sebagai lembaga legislatif yang diharapkan mampu menjalankan fungsi penyeimbang (checks and balances) dalam prakteknya hanya sebagai pelengkap dan penghias struktur ketatanegaraan yang ditujukan hanya untuk memperkuat posisi presiden yang saat itu dipegang oleh Soeharto.

K. DPR Hasil Pemilu 1999 (1999-2004)

DPR periode 1999-2004 merupakan DPR pertama yang terpilih dalam masa “reformasi”. Setelah jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, masyarakat terus mendesak agar Pemilu segera dilaksanakan. Desakan untuk mempercepat Pemilu tersebut membuahkan hasil.

Pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie, Pemilu untuk memilih anggota legislatif kemudian dilaksanakan. Pemilu ini dilaksanakan dengan terlebih dulu mengubah UU tentang Partai Politik (Parpol), UU Pemilihan Umum, dan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU Susduk), dengan tujuan mengganti sistem Pemilu ke arah yang lebih demokratis. Hasilnya, terpilih anggota DPR baru.

Meski UU Pemilu, Parpol, dan Susduk sudah diganti, sistem dan susunan pemerintahan yang digunakan masih sama sesuai dengan UUD yang berlaku yaitu UUD 1945. MPR kemudian memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Ada banyak kontroversi dan sejarah baru yang mengiringi kerja DPR hasil Pemilu 1999 ini.

Pertama, untuk pertama kalinya proses pemberhentian kepala negara dilakukan oleh DPR. Dengan dasar dugaan kasus korupsi di Badan Urusan Logistik (oleh media massa populer sebagai “Buloggate”), presiden yang menjabat ketika itu, Abdurrahman Wahid, diberhentikan oleh MPR atas permintaan DPR. Dasarnya adalah Ketatapan MPR No. III Tahun 1978. Abdurrahman Wahid kemudian digantikan oleh wakil presiden yang menjabat saat itu, Megawati Soekarnoputri.

Kedua, DPR hasil Pemilu 1999, sebagai bagian dari MPR, telah berhasil melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, (pertama), 2000 (kedua), 2001 (ketiga), dan 2002 (keempat). Meskipun hasil dari amandemen tersebut masih dirasa belum ideal, namun ada beberapa perubahan penting yang terjadi. Dalam soal lembaga-lembaga negara, perubahan-perubahan penting tersebut di antaranya: lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lahirnya sistem pemilihan presiden langsung, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, dari sisi jumlah UU yang dihasilkan, DPR periode 1999-2004 paling produktif sepanjang sejarah DPR di Indonesia dengan mengesahkan 175 RUU menjadi UU. Meski perlu dicatat pula bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan PSHK tingginya kualitas ternyata tidak sebanding dengan kualitas (Susanti, dkk, 2004).

L. DPR Hasil Pemilu 2004 (2004-2009)
Amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 membawa banyak implikasi ketatanegaraan yang kemudian diterapkan pada Pemilu tahun 2004. Beberapa perubahan tersebut yaitu perubahan sistem pemilihan lembaga legislatif (DPR dan DPD) dan adanya presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Dalam Pemilu tahun 2004 ini, mulai dikenal secara resmi lembaga perwakilan rakyat baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan representasi dari jumlah penduduk sedangkan DPD merupakan representasi dari wilayah. Implikasi lanjutannya adalah terjadi perubahan dalam proses legislasi di negara ini.

Idealnya, DPR dan DPD mampu bekerja bersama-sama dalam merumuskan sebuah UU. Hanya saja karena cacatnya amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945, relasi yang muncul menjadi timpang. DPR memegang kekuasaan legislatif yang lebih besar dan DPD hanya sebagai badan yang memberi pertimbangan kepada DPR dalam soal-soal tertentu.

Diposting oleh Hendri Ansori | | 0 komentar Read More...